Saat Pemerintah Sibuk Diskusi Nambah Anggaran Karhutla, Jepang Kerahkan 3 Helikopter ke Kalimantan

SAYA melihat persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan lagi sekadar persoalan api yang muncul ketika musim kemarau datang.

Karhutla sudah menjadi semacam ujian tahunan terhadap kemampuan negara: seberapa siap pemerintah mencegah bencana, seberapa cepat aparat bergerak, seberapa tepat anggaran digunakan, dan yang paling penting, seberapa serius negara melindungi masyarakat dari asap serta kerusakan lingkungan.

Hingga Agustus 2026, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut telah memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional, termasuk karhutla.

Pemerintah juga membuka kemungkinan menambah anggaran apabila kebutuhan operasi di lapangan memang mengharuskannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan likuiditas untuk kebutuhan darurat tersedia.

Dalam pemberitaan Koran Jakarta, 26 Agustus 2026, ia menyampaikan bahwa pemerintah siap menambah anggaran penanganan karhutla berdasarkan pengajuan dan assessment BNPB.

Kalimat “anggarannya siap” tentu terdengar menenangkan.

Tetapi sebagai masyarakat, saya justru ingin bertanya lebih jauh: siap untuk apa?

Siap memadamkan api setelah membesar?

Siap membeli kebutuhan operasional ketika asap sudah menyelimuti permukiman?

Atau benar-benar siap mencegah kebakaran sebelum menjadi bencana?

Pertanyaan ini penting karena ukuran keberhasilan negara tidak seharusnya berhenti pada berapa besar uang yang disiapkan.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa anggaran Rp5 triliun terlalu besar. Justru sebaliknya. Penanganan bencana memang membutuhkan uang.

Pemadaman dari udara, mobilisasi personel, peralatan, logistik, pemantauan titik panas, pelayanan masyarakat terdampak hingga pemulihan kawasan membutuhkan biaya.

Masalahnya adalah bagaimana uang tersebut diterjemahkan menjadi tindakan.

Karena bagi masyarakat yang berada di tengah kepungan asap, mereka tidak akan bertanya berapa nilai Dana Siap Pakai BNPB.

Mereka hanya ingin satu hal: kapan asapnya hilang?

Di sinilah pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa semakin besar anggaran berarti semakin baik penanganan bencana.

Tidak selalu begitu.

Anggaran besar tanpa sistem yang kuat hanya akan menjadi angka besar di atas kertas.

Pemerintah juga memiliki berbagai pos anggaran lain yang berkaitan dengan penanganan dampak bencana.

Cadangan Pangan Pemerintah pada 2026, misalnya, dialokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan pangan dalam kondisi bencana.

Ada pula anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur akibat bencana serta dukungan fiskal kepada pemerintah daerah.

Namun, setiap angka harus dibaca sesuai peruntukannya.

Jangan semua anggaran kebencanaan kemudian dipersepsikan sebagai uang khusus karhutla.

Justru transparansi semacam inilah yang saya kira penting. Publik harus mampu membedakan mana anggaran pemadaman, mana anggaran pencegahan, mana rehabilitasi, mana bantuan sosial dan mana dukungan fiskal daerah.

Sebab semakin banyak uang yang dikeluarkan atas nama keadaan darurat, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan tidak ada ruang bagi pemborosan dan permainan harga.

Purbaya bahkan menyinggung pentingnya assessment BNPB agar kebutuhan biaya benar-benar dihitung dan penggunaan anggaran terhindar dari manipulasi harga.

Menurut saya, ini bukan persoalan kecil.

Dalam situasi bencana, pemerintah memang membutuhkan kecepatan. Tetapi kecepatan tidak boleh membunuh transparansi.

Darurat bukan berarti pengawasan boleh tidur.

Justru ketika kondisi darurat, pengawasan harus semakin hidup.

Publik harus mengetahui: berapa dana yang digunakan, untuk apa, siapa pelaksananya, bagaimana proses pengadaannya dan apa hasil yang dicapai.

Sederhana.

Kalau pemerintah mengatakan anggaran tersedia, masyarakat berhak melihat hasilnya.

Jepang Mengirim CH-47, Indonesia Harus Bertanya Mengapa

Kemudian datang kabar dari Jepang.

Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan keputusan mendukung Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan di Kalimantan.

Jepang menyiapkan tiga helikopter CH-47 milik Japan Self-Defense Forces (JSDF) untuk membantu operasi pemadaman sebagai bagian dari bantuan bencana internasional.

Bantuan tersebut diberikan setelah pemerintah Indonesia meminta dukungan Jepang.

Saya mengapresiasi langkah Jepang.

Dalam bencana, bantuan dari negara lain bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai kelemahan. Sebaliknya, solidaritas internasional merupakan hal penting ketika sebuah negara menghadapi kondisi yang membutuhkan kemampuan tambahan.

Tetapi saya juga melihat ada pertanyaan yang jauh lebih dalam.

Mengapa Indonesia, negara yang setiap tahun menghadapi karhutla, masih membutuhkan kemampuan udara dari negara lain untuk memperkuat operasi pemadaman?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan Jepang.

Bukan pula untuk mempermalukan Indonesia.

Justru ini harus menjadi bahan evaluasi.

Indonesia memiliki BNPB. Memiliki TNI. Memiliki Polri. Memiliki kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kehutanan, cuaca, tata ruang dan pemerintahan daerah.

Kita memiliki pengalaman menghadapi karhutla selama bertahun-tahun.

Namun setiap kali api membesar, persoalan yang sama muncul kembali.

Api.

Asap.

Evakuasi.

Anggaran.

Pemadaman.

Kemudian selesai.

Tahun berikutnya berulang lagi.

Kalau pola seperti ini terus berlangsung, kita harus berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum beres dalam sistem kita.

Helikopter CH-47 dapat membantu menjatuhkan air. Personel dapat bergerak lebih cepat. Teknologi dapat membantu mendeteksi titik panas.

Tetapi tidak ada helikopter yang bisa menggantikan kebijakan pencegahan.

Tidak ada pesawat yang mampu menyelesaikan persoalan tata kelola lahan.

Tidak ada anggaran pemadaman yang mampu menghapus kebiasaan membakar lahan apabila akar persoalannya tidak disentuh.

Karena itu, saya melihat bantuan Jepang seharusnya tidak hanya diterima sebagai bantuan operasional.

Indonesia harus menjadikannya momentum untuk belajar.

Belajar bagaimana kemampuan udara digunakan.

Belajar bagaimana koordinasi operasi dilakukan.

Belajar bagaimana informasi kebakaran diterjemahkan menjadi keputusan cepat.

Dan yang paling penting, belajar bagaimana negara lain mengintegrasikan teknologi, personel dan sistem komando ketika menghadapi bencana.

Jangan sampai kita hanya mengambil air dari helikopter Jepang, tetapi tidak mengambil pelajaran dari sistem yang mereka bawa.

Menurut saya, persoalan terbesar karhutla bukan hanya bagaimana memadamkan api.

Persoalan terbesarnya adalah mengapa api bisa terus muncul.

Di sinilah paradigma pemerintah harus berubah.

Selama ini penanganan bencana sering terasa lebih sibuk ketika bencana sudah terjadi.

Padahal negara yang benar-benar kuat bukan negara yang paling cepat bereaksi setelah bencana, tetapi negara yang mampu membuat bencana tidak berkembang menjadi tragedi besar.

Pencegahan harus menjadi prioritas.

Patroli harus dilakukan sebelum titik api membesar.

Masyarakat harus dilibatkan.

Kawasan gambut harus dijaga.

Sistem peringatan dini harus benar-benar bekerja.

Data titik panas harus segera sampai kepada petugas lapangan.

Dan ketika indikasi kebakaran muncul, tindakan harus dilakukan sebelum api memiliki kesempatan untuk berubah menjadi kebakaran besar.

Kalau semua itu berjalan, anggaran Rp5 triliun bukan hanya menjadi dana untuk memadamkan api.

Ia menjadi investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar.

Sebab dampak karhutla tidak berhenti pada hutan yang terbakar.

Ada kesehatan masyarakat yang terganggu.

Ada anak-anak yang kesulitan belajar.

Ada penerbangan yang terganggu.

Ada aktivitas ekonomi yang melambat.

Ada masyarakat yang harus menghirup udara tercemar.

Ada satwa dan ekosistem yang kehilangan habitat.

Dan ada kerugian lingkungan yang nilainya bahkan tidak mudah dihitung dengan rupiah.

Maka jangan hitung biaya karhutla hanya berdasarkan biaya pemadaman.

Hitung pula harga yang dibayar masyarakat.

Itulah sebabnya saya berpandangan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat uang dicairkan.

Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat api dikendalikan, seberapa sedikit wilayah yang terbakar, seberapa rendah dampak terhadap masyarakat, dan seberapa mampu pemerintah mencegah kejadian yang sama berulang.

Pada akhirnya, saya tidak ingin pemerintah hanya menjadi negara yang hebat dalam membuat anggaran.

Saya ingin melihat negara yang hebat dalam mencegah bencana.

Saya tidak ingin angka triliunan rupiah hanya menjadi berita.

Saya ingin masyarakat melihat manfaatnya.

Saya tidak ingin setiap tahun kita kembali mendengar janji bahwa pemerintah siap menambah anggaran.

Saya ingin suatu hari pemerintah dapat mengatakan: tahun ini karhutla berhasil dicegah sebelum menjadi bencana besar.

Bantuan tiga CH-47 dari Jepang harus kita hormati. Tetapi sekaligus harus kita jadikan cermin.

Jika negara lain bersedia datang membantu ketika Indonesia terbakar, maka Indonesia juga harus bertanya kepada dirinya sendiri: apa yang harus kita perbaiki agar pada tahun-tahun berikutnya kita tidak terus-menerus berada dalam posisi membutuhkan bantuan untuk menghadapi persoalan yang sudah kita kenal sejak lama?

Karhutla bukan kejadian yang tiba-tiba jatuh dari langit.

Ia memiliki pola.

Ia memiliki wilayah rawan.

Ia memiliki musim.

Ia memiliki data.

Dan karena itu, ia seharusnya bisa diantisipasi.

Saya percaya negara punya kemampuan untuk melakukan itu.

Yang dibutuhkan bukan hanya uang.

Yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah cara berpikir.

Jangan tunggu hutan terbakar untuk menunjukkan negara hadir.

Negara seharusnya hadir sebelum api muncul.

Sebab pada akhirnya, anggaran hanyalah alat.

Helikopter hanyalah sarana.

Personel hanyalah kekuatan pelaksana.

Tetapi keberanian untuk mencegah, transparansi dalam menggunakan uang negara dan konsistensi menjaga lingkunganlah yang menentukan apakah Indonesia benar-benar serius melawan karhutla.

Dan bagi saya, ukuran paling sederhana tetap sama:

Bukan berapa triliun yang pemerintah keluarkan, tetapi berapa banyak hutan yang berhasil diselamatkan, berapa banyak masyarakat yang terlindungi, dan berapa banyak api yang berhasil dipadamkan sebelum berubah menjadi bencana.[dit]