Saldo Rp50 Ribu untuk 200 Juta Orang, Hitungannya Rp10 Triliun, Mengapa Anggaran Rp11 Triliun?

HARI ini kabar baik yang seharusnya disambut dengan senyum. Pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada masyarakat, termasuk warga yang sudah berusia 17 tahun.

Rekening itu akan dibuat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan saldo awal Rp50 ribu.

Masalahnya bukan pada rekeningnya.

Masalahnya ada pada angka Rp50 ribu.

Di dunia nyata, angka itu bisa menjadi uang makan, ongkos, pulsa, atau sekadar penyelamat dompet yang sedang memasuki fase “jangan ajak jalan dulu”. Tetapi di dunia netizen, Rp50 ribu justru menjadi bahan candaan.

Muncullah celetukan: “Beli buku Islam Prabowo aja tidak cukup.”

Namanya juga netizen. Kalau ada kebijakan pemerintah, yang pertama kali dihitung bukan hanya manfaatnya, tetapi juga peluang membuat meme.

Namun, di balik kelucuan tersebut sebenarnya ada pertanyaan serius: seberapa besar dampak saldo Rp50 ribu jika pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp11 triliun?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa saldo awal tersebut memang dapat dicairkan oleh pemilik rekening.

Jadi, ini bukan saldo yang hanya cantik ketika dilihat melalui aplikasi perbankan. Uangnya bisa digunakan.

Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memperoleh rekening tersebut.

Jika dihitung sederhana, Rp50 ribu dikalikan 200 juta orang memang menghasilkan sekitar Rp10 triliun.

Sementara anggaran program disebut mencapai sekitar Rp11 triliun dari APBN.

Angka sebesar itu tentu tidak kecil.

Karena itu, masyarakat wajar bertanya: apakah tujuan utamanya memang memberikan Rp50 ribu, atau membuka pintu agar lebih banyak warga masuk ke sistem perbankan?

Jika tujuan utamanya inklusi keuangan, maka rekeningnya justru lebih penting daripada uang Rp50 ribunya.

Sebab, Rp50 ribu mungkin habis dalam hitungan hari. Tetapi rekening yang aktif dan sehat bisa digunakan bertahun-tahun.

Di sinilah pemerintah perlu menjelaskan program secara terang. Jangan sampai masyarakat hanya mengingat “dapat Rp50 ribu”, sementara tujuan besarnya mengenai inklusi keuangan justru tenggelam di tengah perang meme.

Pemerintah menyebut rekening akan dibuat otomatis dengan memanfaatkan data kependudukan melalui Dukcapil. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke bank.

Airlangga mengatakan, “Otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.”

Secara konsep, gagasan tersebut menarik. Masyarakat tidak dipaksa antre membawa map, fotokopi KTP, materai, dan dokumen yang kadang membuat pembukaan rekening terasa seperti mendaftar menjadi calon menantu keluarga besar.

Tetapi otomatis bukan berarti tanpa persoalan.

Pemerintah tetap perlu memastikan data benar, rekening tidak ganda, mekanisme pencairan jelas, serta masyarakat memahami bagaimana rekening itu digunakan. Perlindungan data pribadi juga tidak boleh menjadi catatan kaki.

Jangan sampai rekeningnya otomatis, tetapi kebingungannya manual.

Ada pula batasan yang harus diperhatikan. Saldo tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian online. Airlangga bahkan menegaskan, “Nah, kalau judol kan langsung ditangkap.”

Peringatan itu penting. Rekening publik jangan berubah menjadi pintu masuk transaksi yang justru merugikan pemiliknya.

Pada akhirnya, polemik Rp50 ribu bukan sekadar soal kecil atau besar nominal.

Netizen boleh bercanda. Pemerintah juga tidak perlu baper.

Justru candaan tersebut bisa menjadi pengingat bahwa setiap rupiah APBN selalu punya mata publik yang mengawasi.

Kalau program ini berhasil membuat ratusan juta warga memiliki akses perbankan, rekeningnya aktif, aman, dan benar-benar berguna, Rp50 ribu bisa menjadi pemantik yang cukup berarti.

Tetapi kalau rekening hanya dibuka, saldo masuk, kemudian masyarakat bingung harus diapakan, maka program itu berisiko menjadi pertunjukan administratif: rekening bertambah, tetapi manfaatnya tidak terasa.

Jadi, mungkin benar kata netizen: Rp50 ribu memang belum cukup untuk membeli banyak hal.

Tapi pemerintah juga jangan menjual program ini seolah-olah ukuran keberhasilannya adalah besar kecilnya uang yang bisa ditarik.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan Rp50 ribu.

Yang dipertaruhkan adalah Rp11 triliun uang rakyat dan kepercayaan 200 juta warga.

Kalau uang itu benar-benar menjadi pintu menuju inklusi keuangan, silakan jalan.

Namun kalau akhirnya hanya menjadi saldo yang cepat habis dan bahan candaan baru di media sosial, jangan salahkan netizen kalau kemudian bertanya:

“Rekeningnya sudah punya. Manfaat besarnya kapan?”[dit]