Sanggupkah Prabowo Bertahan?

YAH... Pertanyaan yang mungkin terdengar terlalu dini, bahkan berlebihan: sanggupkah Presiden Prabowo Subianto bertahan?

Bertahan bukan dalam arti sekadar tetap duduk di kursi Presiden sampai akhir masa jabatan.

Secara konstitusional, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berhenti di tengah jalan.

Pertanyaan yang jauh lebih penting justru: mampukah Prabowo mempertahankan kepercayaan rakyat, menjaga stabilitas politik, dan memastikan pemerintahannya tetap memiliki legitimasi ketika tekanan publik semakin kuat?

Pertanyaan itu menjadi relevan setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan.

Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Ia datang ke Istana dengan modal politik yang besar.

Kemenangan Pilpres 2024 memberikan legitimasi elektoral yang kuat. Pemerintahannya kemudian dibangun dengan koalisi politik yang luas.

Pada awal pemerintahan, dukungan publik terhadap Prabowo bahkan sangat tinggi.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 81,2 persen pada November 2025.

Namun angka itu kemudian turun menjadi 66,4 persen pada survei akhir Februari hingga awal Maret 2026, dan kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Faktor ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab utama penurunan kepuasan tersebut.

Di titik inilah pemerintah seharusnya berhenti sejenak dan bertanya: apa yang sedang terjadi dengan hubungan antara negara dan rakyatnya?

Sebab sebuah pemerintahan tidak hanya hidup dari kemenangan pemilu. Pemerintahan hidup dari kepercayaan.

Dan kepercayaan adalah sesuatu yang mudah diperoleh ketika harapan sedang tinggi, tetapi sangat sulit dikembalikan ketika masyarakat mulai merasa bahwa janji politik tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kehidupan sehari-hari.

Dari Efisiensi Anggaran hingga “Indonesia Gelap”

Pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghilangkan pemborosan dan mengarahkan uang negara kepada program yang dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat. Secara prinsip, gagasan efisiensi tentu sulit ditolak.

Negara memang tidak boleh boros.

Tetapi persoalan muncul ketika efisiensi diterjemahkan oleh masyarakat sebagai pemangkasan yang menyentuh sektor-sektor penting.

Pada Februari 2025, gelombang demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” muncul di berbagai daerah.

Mahasiswa mempersoalkan kebijakan pemerintah, termasuk pemangkasan anggaran sekitar US$19 miliar, program Makan Bergizi Gratis, kebijakan pendidikan, hingga perluasan peran militer di sektor sipil.

Pemerintah membantah bahwa efisiensi tersebut akan merusak pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Di sinilah komunikasi politik pemerintah diuji.

Ketika pemerintah mengatakan “efisiensi”, rakyat bisa saja mendengar “pemotongan”.

Ketika pemerintah mengatakan “penghematan”, masyarakat yang kehilangan akses atau fasilitas bisa merasakan “pengurangan hak”.

Perbedaan persepsi tersebut bukan persoalan kecil.

Pemerintah boleh memiliki data. Pemerintah boleh mempunyai kalkulasi fiskal. Pemerintah bahkan boleh yakin bahwa kebijakannya benar.

Tetapi dalam demokrasi, kebijakan yang benar secara teknokratis belum tentu diterima secara sosial apabila pemerintah gagal menjelaskan mengapa kebijakan itu harus dilakukan, siapa yang terkena dampak, dan kapan manfaatnya akan dirasakan.

Di sinilah pemerintahan Prabowo menghadapi pekerjaan rumah yang besar.

Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel APBN.

Rakyat hidup dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, ongkos transportasi, kesempatan kerja, pendapatan keluarga, pelayanan kesehatan dan kepastian masa depan.

Angka ekonomi penting, tetapi pengalaman hidup masyarakat sering kali jauh lebih menentukan persepsi terhadap pemerintah.

MBG: Simbol Keberanian Sekaligus Ujian Terbesar

Program tersebut bukan sekadar program sosial. MBG merupakan simbol janji politik bahwa negara harus hadir secara langsung memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.

Namun semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung pemerintah.

Ketika program dijalankan dalam skala nasional, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan makanan.

Ada rantai pasok.

Ada kualitas bahan makanan.

Ada dapur dan distribusi.

Ada tenaga pelaksana.

Ada standar keamanan pangan.

Ada pengawasan.

Dan ada pertanyaan paling penting: apakah uang negara yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat sebesar yang dijanjikan?

Sejak awal pelaksanaannya, MBG telah menjadi sasaran kritik dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil. Bahkan demonstrasi “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 turut meminta evaluasi terhadap program tersebut.

Menurut saya, kritik terhadap MBG tidak semestinya langsung dianggap sebagai upaya menjatuhkan Presiden.

Justru kritik diperlukan agar program sebesar MBG tidak berubah menjadi proyek politik yang hanya dinilai dari jumlah penerima.

Ukuran keberhasilan seharusnya jauh lebih sederhana.

Apakah anak-anak mendapatkan makanan yang aman?

Apakah gizinya benar-benar memenuhi standar?

Apakah distribusinya tepat?

Apakah anggarannya efisien?

Apakah pengawasannya transparan?

Dan yang paling penting, apakah program tersebut benar-benar memperbaiki kualitas hidup masyarakat?

Jika jawabannya iya, pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik.

Tetapi jika ada persoalan, pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap koreksi.

Program pemerintah bukan benda keramat.

Presiden juga bukan manusia yang selalu benar.

Justru pemimpin besar adalah pemimpin yang mampu mengakui kekurangan tanpa merasa kehilangan wibawa.

Ketika Militer Masuk Lebih Jauh ke Ruang Sipil

Pada 20 Maret 2025, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang TNI yang memperluas ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki sejumlah jabatan sipil.

Kebijakan tersebut mendapat kritik keras dari kelompok masyarakat sipil karena memunculkan kekhawatiran mengenai supremasi sipil dan kemungkinan kembalinya pola hubungan militer-politik seperti masa lalu.

Pemerintah memiliki argumen bahwa tantangan keamanan modern membutuhkan penyesuaian peran militer.

Itu dapat diperdebatkan secara rasional.

Namun Indonesia mempunyai sejarah yang membuat persoalan tersebut sangat sensitif.

Reformasi 1998 lahir antara lain dari tuntutan untuk mengakhiri dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Karena itu, setiap langkah yang memperluas ruang militer ke ranah sipil akan selalu dibaca dengan kacamata sejarah.

Pertanyaannya bukan apakah TNI penting.

Tentu penting.

Pertanyaannya adalah: seberapa jauh militer boleh masuk ke wilayah sipil tanpa mengganggu keseimbangan demokrasi?

Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai mantan perwira tinggi TNI, memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan jawaban yang meyakinkan.

Sebab bagi sebagian masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal jabatan.

Ini soal arah demokrasi.

Pemerintahan Prabowo harus memastikan bahwa penguatan negara tidak diterjemahkan menjadi pelemahan masyarakat sipil.

Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat takut.

Negara yang kuat adalah negara yang institusinya mampu bekerja tanpa harus menakut-nakuti rakyat.

Demonstrasi: Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan

Gelombang demonstrasi yang bermula dari persoalan tunjangan anggota DPR berkembang menjadi protes lebih luas mengenai ketimpangan, korupsi, kondisi ekonomi dan respons aparat.

Reuters mencatat demonstrasi menyebar ke sedikitnya 32 dari 38 provinsi.

Situasi memburuk setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan polisi. Peristiwa tersebut memperbesar kemarahan publik.

Pemerintah kemudian mengambil sejumlah langkah untuk meredam ketegangan, termasuk merespons tuntutan terkait fasilitas anggota DPR.

Tetapi luka politik tidak selalu sembuh hanya karena satu kebijakan dicabut.

Ketika masyarakat sudah merasa tidak didengar, persoalannya berubah dari sekadar tuntutan menjadi persoalan kepercayaan.

Dan kepercayaan tidak dapat dipulihkan dengan konferensi pers.

Kepercayaan dibangun melalui tindakan.

Karena itu, demonstrasi tidak boleh selalu dibaca sebagai ancaman terhadap pemerintah.

Demonstrasi adalah salah satu mekanisme demokrasi.

Yang harus dilawan adalah kekerasan, vandalisme, provokasi dan tindakan kriminal. Tetapi kritik damai harus tetap memperoleh ruang.

Jika setiap kritik dianggap sebagai musuh, pemerintah justru sedang mempersempit ruang bagi dirinya sendiri untuk mengetahui apa yang dirasakan masyarakat.

28 Agustus 2026: Apakah Sejarah Mulai Berulang?

Demonstrasi yang berlangsung di Jakarta berujung pada kerusuhan pada malam hari. Reuters melaporkan transportasi publik terganggu, sejumlah jalur dialihkan atau dihentikan, sementara polisi menangkap 65 orang dan menyita sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan kerusuhan.

Demonstrasi tersebut berlangsung dalam suasana peringatan terhadap aksi mematikan pada tahun sebelumnya.

Ini bukan lagi sekadar berita demonstrasi.

Ini adalah alarm politik.

Sebab pemerintahan yang baru berusia kurang dari dua tahun sudah berhadapan dengan tekanan sosial yang berulang.

Yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah orang yang turun ke jalan.

Yang lebih penting adalah mengapa mereka turun ke jalan.

Apakah karena ekonomi?

Karena lapangan pekerjaan?

Karena kebijakan pemerintah?

Karena korupsi?

Karena ketidakpercayaan terhadap lembaga negara?

Atau karena masyarakat merasa tidak memiliki saluran lain untuk menyampaikan kegelisahannya?

Jawabannya mungkin tidak tunggal.

Namun pemerintah harus berani mendengarnya.

Sebab apabila masyarakat merasa suara mereka tidak pernah didengar di ruang resmi, jalan raya akan menjadi ruang politik berikutnya.

Dan itu berbahaya bagi semua pihak.

Masalah Terbesar Prabowo Mungkin Bukan Oposisi

Ancaman terbesar bagi pemerintahan Prabowo belum tentu berasal dari oposisi.

Bisa jadi ancaman terbesar justru datang dari ketidakmampuan pemerintah membaca perubahan suasana hati masyarakat.

Oposisi politik dapat dikalahkan melalui mekanisme pemilu.

Kritik dapat dijawab dengan data.

Serangan politik dapat dibalas dengan argumentasi.

Tetapi ketika masyarakat biasa mulai kehilangan keyakinan, persoalannya jauh lebih sulit.

Karena masyarakat tidak memiliki satu pemimpin.

Tidak ada satu organisasi yang bisa diajak bernegosiasi.

Tidak ada satu meja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semuanya.

Kekecewaan publik bisa muncul secara terpisah, tetapi kemudian bertemu pada satu titik.

Harga naik.

Pekerjaan sulit.

Pendidikan mahal.

Pelayanan lambat.

Korupsi terus muncul.

Pejabat dianggap hidup nyaman.

Sementara rakyat diminta berhemat.

Jika persepsi seperti itu semakin kuat, maka pemerintah akan menghadapi persoalan legitimasi moral, meskipun legitimasi konstitusional tetap ada.

Itulah sebabnya angka kepuasan publik harus diperhatikan.

Survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan approval rating Prabowo berada di angka 51,1 persen, turun tajam dari 81,2 persen pada November 2025.

Reuters mencatat kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama penurunan tersebut.

Angka 51,1 persen bukan berarti Prabowo kehilangan dukungan rakyat.

Tetapi angka itu juga bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele.

Jika tren tersebut terus menurun, pemerintah harus bertanya mengapa.

Bukan sibuk mencari siapa yang salah.

Prabowo Masih Memiliki Waktu

Jauh dari itu.

Prabowo masih memiliki waktu.

Dan justru karena masih memiliki waktu, kritik harus disampaikan sekarang.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa ketika tekanan meningkat, respons politik masih mungkin dilakukan.

Presiden juga pada Juli 2026 menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan terus dilakukan untuk mempercepat penghapusan kelaparan dan kemiskinan, bahkan membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan dan kepolisian apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Pernyataan tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah memahami satu persoalan mendasar: anggaran negara harus kembali kepada kepentingan rakyat.

Masalahnya tinggal implementasi.

Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan.

Jangan sampai MBG hanya menjadi angka penerima manfaat.

Jangan sampai pemberantasan korupsi berhenti pada pidato.

Jangan sampai penguatan negara berubah menjadi penguatan kekuasaan.

Dan jangan sampai kritik masyarakat dianggap sebagai gangguan.

Bertahan Bukan Berarti Menang

Prabowo hampir pasti akan menghadapi sisa masa pemerintahannya dengan berbagai tekanan.

Tekanan ekonomi.

Tekanan politik.

Tekanan sosial.

Tekanan dari generasi muda.

Tekanan dari masyarakat sipil.

Dan tekanan dari ekspektasi rakyat yang dulu memberikan suara kepadanya.

Tetapi semua itu bukan berarti pemerintahannya pasti gagal.

Justru tekanan adalah kesempatan untuk memperbaiki arah.

Prabowo masih dapat memilih.

Ia dapat memilih untuk semakin tertutup atau semakin terbuka.

Ia dapat memilih melihat kritik sebagai ancaman atau sebagai masukan.

Ia dapat memilih mempertahankan kebijakan hanya karena sudah terlanjur dibuat atau berani memperbaikinya ketika terbukti bermasalah.

Di situlah kualitas seorang pemimpin diuji.

Pemimpin bukan hanya orang yang berani mengambil keputusan.

Pemimpin adalah orang yang berani mengevaluasi keputusan yang ternyata keliru.

Indonesia tidak membutuhkan Presiden yang selalu ingin terlihat benar.

Indonesia membutuhkan Presiden yang mampu memastikan negara tetap berjalan ketika dirinya dikritik.

Karena demokrasi bukan panggung untuk mencari tepuk tangan.

Demokrasi adalah ruang untuk menguji kekuasaan.

Dan kekuasaan yang tidak pernah diuji akan mudah kehilangan kendali.

Pertarungan Prabowo Sesungguhnya Ada di Depan

Jika Prabowo ingin menyelesaikan masa pemerintahannya dengan kuat, ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi prioritas.

Pertama, pulihkan kepercayaan publik melalui transparansi.

Masyarakat harus mengetahui ke mana uang negara diarahkan, berapa biaya program besar pemerintah, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana hasilnya diukur.

Kedua, jangan biarkan kritik berubah menjadi musuh negara.

Pemerintah harus mampu membedakan antara kritik, oposisi, provokasi dan tindakan kriminal.

Ketiga, jaga supremasi sipil.

Penguatan TNI tidak boleh membuat masyarakat sipil merasa kembali hidup dalam bayang-bayang kekuasaan militer.

Keempat, pastikan MBG benar-benar menjadi program gizi, bukan sekadar proyek politik.

Keamanan pangan, kualitas nutrisi dan pengawasan harus menjadi prioritas.

Kelima, perbaiki komunikasi pemerintah.

Jangan hanya menjelaskan ketika terjadi krisis.

Pemerintah harus hadir sebelum krisis.

Sebab kekosongan informasi akan selalu diisi oleh rumor, propaganda dan spekulasi.

Dan yang terakhir, jangan meremehkan suara generasi muda.

Mahasiswa mungkin tidak menentukan seluruh arah politik Indonesia hari ini.

Tetapi mereka sering kali menjadi indikator paling cepat ketika terjadi perubahan suasana sosial.

Ketika kampus mulai bergerak, pemerintah seharusnya mendengar.

Bukan karena mahasiswa selalu benar.

Tetapi karena pemerintah juga tidak selalu benar.

Prabowo Masih Bisa Membalikkan Keadaan

Justru babak paling menentukan mungkin baru dimulai.

Dukungan publik yang turun bukan berarti kekuasaan berakhir.

Demonstrasi bukan berarti pemerintah otomatis gagal.

Kritik bukan berarti negara sedang runtuh.

Tetapi semua itu merupakan tanda bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kepercayaan.

Pertanyaan sebenarnya bukan “apakah Prabowo akan jatuh?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Apakah Prabowo mampu belajar sebelum rakyat kehilangan kesabaran?”

Sebab sejarah politik Indonesia telah mengajarkan satu hal sederhana.

Kekuasaan jarang runtuh hanya karena satu masalah.

Kekuasaan mulai rapuh ketika banyak persoalan kecil menumpuk, sementara pemerintah tidak lagi mampu membuat rakyat percaya bahwa keadaan akan menjadi lebih baik.

Prabowo masih mempunyai kesempatan untuk mencegah hal itu.

Masih ada waktu untuk memperbaiki komunikasi.

Masih ada waktu untuk mengevaluasi kebijakan.

Masih ada waktu untuk membuktikan bahwa efisiensi benar-benar untuk rakyat.

Masih ada waktu untuk memastikan MBG berjalan aman dan tepat sasaran.

Masih ada waktu untuk menjaga demokrasi.

Dan masih ada waktu untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Karena pada akhirnya, yang menentukan apakah sebuah pemerintahan mampu bertahan bukan hanya kekuatan politik di parlemen, bukan hanya dukungan elite, dan bukan hanya kekuatan aparat.

Yang menentukan adalah apakah rakyat masih percaya bahwa pemerintah bekerja untuk mereka.

Jika kepercayaan itu tetap hidup, Prabowo dapat menyelesaikan pemerintahannya dengan kuat.

Namun jika kepercayaan tersebut terus terkikis, maka persoalannya bukan lagi tentang siapa yang menjadi oposisi.

Persoalannya adalah seberapa jauh jarak antara Istana dan rakyat telah terbentuk.

Dan ketika jarak itu terlalu lebar, seorang Presiden bisa saja masih memiliki jabatan secara konstitusional, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting:

kepercayaan.

Itulah pertarungan Prabowo yang sesungguhnya.

Bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.

Melainkan mempertahankan alasan mengapa kekuasaan itu dulu diberikan kepadanya.

Oleh karena itu, “sanggupkah Prabowo bertahan?” belum memiliki jawaban final.

Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana ia menghadapi kritik, memperbaiki kesalahan, menjaga demokrasi, mengelola ekonomi, dan terutama—apakah ia masih mampu mendengar suara rakyat ketika suara itu tidak lagi berupa tepuk tangan.

Karena seorang pemimpin tidak diuji ketika rakyat memujinya.

Pemimpin diuji ketika rakyat mulai bertanya: ke mana negeri ini sedang dibawa?[dit]