Fakta Nasional

Sederet Alasan Kalapas Cibinong Nonaktif saat Dicecar DPR

FAKTANASIONAL.NET - Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (28/9/2026). Pemeriksaan tersebut membahas temuan fasilitas mewah serta perbedaan kondisi ru…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 29 September 2026 📖 2 menit
Sederet Alasan Kalapas Cibinong Nonaktif saat Dicecar DPR
Komisi XIII DPR Cecar Kalapas Cibinong soal Figura Foto Jimmy Masrin/YouTube)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (28/9/2026).

Pemeriksaan tersebut membahas temuan fasilitas mewah serta perbedaan kondisi rumah dinas ketika Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak.

Dalam sidak Ombudsman, sejumlah barang terlihat berada di rumah dinas. Namun, saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto datang, beberapa barang seperti sofa, AC, dan foto di meja disebut sudah tidak berada di lokasi.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo kemudian meminta Wisnu menjelaskan pihak yang memerintahkan pemindahan barang tersebut. Wisnu mengakui dirinya yang memberikan perintah.

"Yang memerintahkan adalah saya, bapak."

Wisnu beralasan barang-barang itu bukan milik negara.

"Karena barang-barang tersebut bukan barang-barang milik negara."

Ia juga menyebut barang tersebut dimasukkan oleh petugas dan menunjuk Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) sebagai penanggung jawab rumah dinas.

Yanuar kemudian mempertanyakan keterangan tersebut karena Wisnu telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong sekitar tiga tahun.

"Bapak jangan bohonglah. Ini sudah didiskusikan semua publik. Melihat Pak Menteri yang datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan bohongi Pak Menteri, Anda bohongi seluruh rakyat Indonesia," kata Yanuar.

Dalam RDP, Wisnu juga mengaku tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah dinas karena tidak pernah masuk ke rumah anggota atau bawahannya.

"Mohon izin, Bapak, karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami," katanya.

DPR turut menyoroti keberadaan CCTV. Wisnu mengakui kamera pengawas tidak terpasang di area rumah dinas dan hanya berada di blok hunian.

"Tidak ada, bapak. Karena CCTV yang kami pasang hanya di blok-blok dalam," ujarnya.

Yanuar mempertanyakan alasan tersebut karena rumah dinas dinilai termasuk area yang membutuhkan pengawasan.

Wisnu juga menjelaskan alasan terkait akses Ombudsman RI. Menurutnya, ketika rombongan datang sekitar pukul 10.15 WIB, terdapat 1.830 warga binaan di luar blok untuk kegiatan pembinaan. Pada waktu yang sama, kunjungan keluarga sedang berlangsung.

"Penjelasan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya kunjungan keluarga yang bersamaan pada hari itu juga dan juga menimbang isi hunian pada saat hari itu berjumlah 1.830 orang warga binaan yang bertepatan juga sedang di luar blok, sedang melaksanakan kegiatan pembinaan," dalihnya.

Ia menyebut pihak lapas juga perlu memverifikasi surat tugas Ombudsman dan melakukan koordinasi sebelum pemeriksaan. Pada pukul 13.00 WIB, Lapas Cibinong disebut memiliki agenda kedatangan tim Ombudsman DKI untuk penilaian maladministrasi.

Sebelumnya, lima pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan, yakni Wisnu Hani Putranto, I Gusti Bagus Widya Putra, Adi Nugroho, Yhosep Jhon Ferry, dan Deni Sugiarto.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi, Sabtu (26/9/2026).

Kelima pejabat tersebut menjalani pemeriksaan terkait temuan fasilitas di lapas, termasuk minuman keras, area yang diduga sebagai tempat fitness, televisi, kulkas, serta perlengkapan lainnya. Dalam RDP, Yanuar juga mendesak Dirjen Imipas Mashudi mundur.

"Kalau Bapak enggak sanggup, bapak mundur juga," kata Yanuar.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK