Sejarah: Setiap Krisis Energi Selalu Berujung Harga BBM Naik

FAKTANASIONAL.NET - Dalam setiap episode lonjakan harga energi global, pemerintah Indonesia hampir selalu memulai dengan pernyataan subsidi aman, harga BBM tidak akan naik, dan APBN cukup kuat menahan gejolak.

Namun jika melihat pengalaman sejarah sejak krisis Asia hingga krisis energi global terbaru, pola akhirnya hampir selalu sama—harga BBM pada akhirnya tetap naik.

Fenomena ini bukan sekadar keputusan politik sesaat, melainkan konsekuensi dari struktur energi Indonesia yang semakin bergantung pada impor minyak.

Pada akhir 1990-an, ketika krisis moneter mengguncang Indonesia, pemerintah menaikkan harga BBM beberapa kali karena subsidi tidak lagi mampu ditanggung oleh anggaran negara.

Pada masa itu Indonesia masih menjadi eksportir minyak, tetapi depresiasi rupiah membuat biaya energi melonjak tajam.

Pola yang sama muncul kembali pada tahun 2005. Saat harga minyak dunia melesat di atas US$60 per barel—angka yang pada masa itu sudah dianggap sangat tinggi—subsidi energi di APBN melonjak drastis.

Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM hingga lebih dari dua kali lipat. Keputusan tersebut memicu gelombang protes, tetapi pemerintah berargumen bahwa subsidi energi telah menyedot terlalu besar ruang fiskal negara.

Baca Juga: Alarm Krisis BBM Mulai Berbunyi

Situasi serupa kembali terjadi pada 2013. Harga minyak global kembali meningkat dan konsumsi BBM domestik terus naik. Pada saat itu subsidi energi bahkan mendekati Rp300 triliun.

Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi lebih banyak dinikmati kelompok mampu dibandingkan masyarakat miskin.

Episode terbaru terjadi pada 2022 ketika lonjakan harga energi global pasca konflik geopolitik membuat subsidi energi Indonesia kembali membengkak.

Pemerintah sempat menahan harga selama beberapa bulan, tetapi akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi setelah beban subsidi melonjak tajam.

Jika dilihat dari pola tersebut, ada tiga alasan utama mengapa krisis energi di Indonesia hampir selalu berujung pada kenaikan harga BBM.

Pertama adalah perubahan struktur energi nasional. Indonesia dulu merupakan eksportir minyak, tetapi kini telah menjadi importir bersih.

Produksi minyak domestik terus menurun sementara konsumsi meningkat. Akibatnya, setiap kenaikan harga minyak global langsung meningkatkan biaya impor energi negara.

Kedua adalah besarnya beban subsidi terhadap APBN. Ketika harga minyak naik, pemerintah harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual domestik.

Selisih ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah jika harga energi global bertahan tinggi dalam waktu lama.

Dalam kondisi seperti ini, APBN akhirnya dipaksa menanggung tekanan yang tidak dirancang sejak awal.

Ketiga adalah keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Pemerintah memang dapat menambah utang untuk menutup lonjakan subsidi energi. Namun langkah ini tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa meningkatkan risiko fiskal dan tekanan terhadap pasar keuangan.

Ketika beban subsidi sudah terlalu besar, penyesuaian harga BBM menjadi pilihan yang hampir tidak terhindarkan.

Karena itu, setiap kali pemerintah menyatakan bahwa APBN cukup kuat menghadapi lonjakan harga minyak, pernyataan tersebut biasanya hanya menggambarkan kemampuan menahan tekanan dalam jangka pendek, bukan solusi permanen.

Jika harga minyak dunia bertahan tinggi—misalnya di atas US$100 per barel dalam waktu lama—maka sejarah menunjukkan bahwa ada satu titik di mana pemerintah akhirnya harus memilih antara dua hal. Mempertahankan subsidi besar yang menggerus APBN, atau menaikkan harga BBM dengan konsekuensi inflasi dan gejolak sosial.

Dalam hampir semua krisis energi sebelumnya, pilihan yang akhirnya diambil adalah penyesuaian harga BBM.

Dengan kata lain, dalam sistem energi Indonesia saat ini, kenaikan harga minyak global hampir selalu memiliki ujung yang sama: harga energi domestik pada akhirnya ikut menyesuaikan.

HAMDI PUTRA Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)