Sejuta Sarjana Menganggur, Mana Janjimu 19 Juta Lapangan Kerja, Wahai Pemerintah?

FAKTANASIONAL.NET - Data mengenai tingginya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali memunculkan kritik sosial terhadap pemerintah. Ini sensitif karena masyarakat menghubungkannya dengan janji politik penciptaan 19 juta lapangan kerja pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Data BPS melalui Sakernas Mei 2026 menunjukkan jumlah pengangguran nasional sekitar 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,65 persen. Di dalamnya terdapat lebih dari satu juta pengangguran berlatar belakang pendidikan tinggi. Kompas melaporkan angka sekitar 1.033.182 orang.

Angka tersebut menjadi perhatian karena pendidikan tinggi selama ini dipandang sebagai salah satu jalan menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Masyarakat mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan. Orang tua membiayai kuliah. Mahasiswa belajar selama bertahun-tahun. Setelah memperoleh ijazah, mereka berharap mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi.

Namun, realitas pasar kerja ternyata tidak selalu demikian.

Persoalan ini kemudian dihubungkan dengan janji politik penciptaan 19 juta lapangan kerja. Mana janjimu?

Kritik terhadap target tersebut sebenarnya bukan baru muncul sekarang. Ketua Partai Buruh Said Iqbal sebelumnya menilai target 19 juta lapangan kerja tidak logis. Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencapai target tersebut dalam kondisi pasar kerja yang masih menghadapi berbagai persoalan.

Pada Agustus 2026, kritik kembali muncul setelah angka pengangguran sarjana diketahui masih sangat besar.

Politikus Guntur Romli juga menyoroti persoalan tersebut dan mempertanyakan kembali janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Di media sosial, akun @ch_chotimah2 ikut menghubungkan pemberitaan mengenai janji 19 juta lapangan kerja dengan angka pengangguran sarjana.

Kritik sosial tersebut sebenarnya mengandung pertanyaan sederhana: jika ekonomi berkembang dan lapangan kerja bertambah, mengapa lulusan perguruan tinggi masih banyak yang menganggur?

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurrahman, dalam pembahasan di Kompas Bisnis, menjelaskan bahwa pengangguran terdidik berkaitan dengan persoalan struktural.

Indonesia menghadapi masalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, tetapi juga menghadapi masalah yang lebih besar: kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan formal, produktif, dan berkeahlian tinggi belum cukup cepat.

Dengan kata lain, tidak tepat jika seluruh kesalahan dibebankan kepada perguruan tinggi.

Kampus memang harus memperbaiki hubungan dengan industri. Tetapi industri juga harus berkembang menjadi sektor yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Jika struktur ekonomi masih terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja berkeahlian rendah, maka jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur dapat tetap tinggi meskipun kualitas pendidikan meningkat.

Inilah inti kritik sosial dalam persoalan tersebut.

Masyarakat tidak hanya menanyakan berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mereka menanyakan: berapa pekerjaan layak yang tersedia?

Bagi seorang sarjana yang belum bekerja, angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan dengan pendapatan memadai dan masa depan yang jelas.

Lebih jauh lagi, pengangguran sarjana memiliki dampak sosial.

Orang tua yang telah mengeluarkan biaya pendidikan harus kembali menopang anak yang belum bekerja. Anak muda dapat menunda menikah. Sebagian memilih pekerjaan yang jauh di bawah kualifikasi. Sebagian lain mencoba bekerja di sektor informal.

Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat menimbulkan frustrasi sosial.

Pemerintah sebenarnya telah menyatakan optimistis terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pernah mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga 2029 dan meminta masyarakat menunggu data BPS sebagai ukuran yang valid.

Perbedaan antara optimisme pemerintah dan pengalaman masyarakat itulah yang menjadi sumber kritik.

Pemerintah melihat target sebagai proses yang masih berjalan.

Masyarakat melihat waktu sebagai sesuatu yang terus berlalu.

Bagi lulusan yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun mencari pekerjaan, pertanyaan mengenai target 19 juta bukan sekadar persoalan politik.

Itu adalah persoalan hidup rakyat.

Karena itu, isu satu juta lebih sarjana menganggur merupakan kritik sosial yang sangat kuat: pendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan janji penciptaan lapangan kerja harus akhirnya bertemu dalam bentuk pekerjaan nyata. (*)