SEKARANG BUKAN WAKTUNYA MENJILAT

FAKTANASIONAL.NET - Dunia sedang memasuki periode yang semakin tidak stabil. Konflik militer, ketegangan geopolitik, dan tarik-menarik kepentingan ekonomi antarnegara kini terjadi secara bersamaan.

Dalam situasi seperti ini, keputusan politik sebuah negara tidak lagi sekadar soal retorika atau pencitraan. Ia menentukan stabilitas ekonomi, keamanan energi, bahkan posisi diplomasi negara di panggung global.

Indonesia saat ini berada di tengah pusaran beberapa isu strategis internasional yang dampaknya sangat besar. Konflik geopolitik yang melibatkan kekuatan besar dunia, negosiasi ekonomi dengan negara adidaya, hingga keterlibatan Indonesia dalam inisiatif politik global yang kontroversial.

Ketiganya bukan isu kecil. Ketiganya memiliki konsekuensi langsung terhadap kepentingan nasional.

Dampaknya bisa merambat ke banyak sektor sekaligus.

Dari sisi ekonomi, gejolak geopolitik global berpotensi memicu lonjakan harga energi dan komoditas strategis. Negara seperti Indonesia—yang masih bergantung pada impor energi—akan menghadapi tekanan pada anggaran negara, inflasi, dan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Rayakan 75 Tahun Diplomasi, Prabowo Temui Raja Abdullah II di Amman

Setiap gangguan pada pasar global bisa berubah menjadi masalah domestik seperti biaya logistik naik, harga pangan terdorong naik, dan beban subsidi membengkak.

Dari sisi perdagangan, kesepakatan ekonomi dengan negara besar selalu membawa implikasi jangka panjang. Perjanjian yang tidak seimbang dapat memperlemah posisi industri nasional, memperbesar ketergantungan ekonomi, dan membatasi ruang kebijakan negara di masa depan.

Kesalahan membaca situasi global bisa membuat sebuah negara terkunci dalam hubungan ekonomi yang tidak menguntungkan.

Sementara itu, dari sisi diplomasi, posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional ikut dipertaruhkan.

Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun—sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perdamaian dan menjaga prinsip independensi—bisa terganggu jika langkah yang diambil terlihat inkonsisten atau terlalu mengikuti kepentingan pihak lain.

Dengan kata lain, isu-isu yang sedang berkembang saat ini bukan sekadar perdebatan politik biasa. Ia menyangkut stabilitas ekonomi nasional, kemandirian kebijakan negara, dan kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia.

Justru karena dampaknya begitu besar, yang dibutuhkan adalah diskusi yang jujur dan analisis yang tajam.

Negara memerlukan pejabat yang berani menyampaikan realitas, menghitung risiko, dan memikirkan kepentingan jangka panjang.

Namun yang sering terlihat di ruang publik justru kecenderungan sebaliknya. Kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai serangan politik. Pertanyaan strategis diperlakukan seolah-olah bentuk ketidaksetiaan.

Sebagian pejabat tampak lebih sibuk menunjukkan loyalitas kepada penguasa daripada menjelaskan risiko kebijakan secara terbuka.

Budaya seperti ini mungkin terlihat aman secara politik, tetapi berbahaya bagi negara.

Dalam sistem yang sehat, pemimpin membutuhkan informasi yang jujur—bukan pujian yang berlebihan. Keputusan strategis yang menyangkut masa depan bangsa tidak boleh didasarkan pada narasi yang dibuat agar menyenangkan atasan.

Sejarah politik dunia berulang kali menunjukkan bahwa negara sering membuat kesalahan besar bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena para pembantunya takut berbicara jujur.

Indonesia adalah negara besar. Anggota G20. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negara dengan pengaruh politik yang tidak kecil di dunia berkembang.

Negara dengan posisi seperti ini tidak perlu menjilat siapa pun.

Dan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, satu hal menjadi semakin jelas. Ini bukan waktunya cari muka. Ini waktunya berpikir serius tentang kepentingan negara.

HAMDI PUTRA Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)