Selain Jaga Stabilitas Ekonomi, DPR Juga Minta Himbara Atasi dan Waspadai Pinjol

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai pilar utama dalam sektor keuangan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Khususnya juga dalam menghadapi ketidakpastian global dan volatilitas ekonomi internasional yang berpotensi berdampak pada pelemahan ekonomi kita.

Selain itu, Bank Himbara juga diminta membantu mengatasi dan mewaspadai serta mersepon dengan serius fenomena keberadaan pinjaman online (pinjol). Bank Himbara diminta untuk ambil tanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bank-Bank BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

“Bank BUMN tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga agen pembangunan yang secara aktif mendukung berbagai program pemerintah termasuk pembiayaan sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur pertanian dan UMKM,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid.

Oleh karena itu, ia meminta Bank-Bank BUMN  ini diharapkan dapat memperluas akses keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapat kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara produktif.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, melalui transformasi secara berkelanjutan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bank-Bank BUMN menunjukkan kinerja yang baik sampai kuartal ketiga di tahun 2024.

Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan aset dan pencapaian laba bersih perusahaan secara signifikan, dengan tingkat kredit macet atau non performance loan yang terjaga.

Meski demikian, diakui Nurdin, aktivitas ekonomi bank juga dihadapkan pada sebuah sejumlah tantangan. Diantaranya ketidakpastian global dan volatilitas ekonomi internasional yang berpotensi berdampak pada pelemahan ekonomi.

“Perbaikan terus-menerus sebagai pelayanan digital juga harus terus dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan transaksi, perlindungan data nasabah,” tambahnya.

Selain itu kebijakan pemerintah penghapusan utang UMKM yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet pada usaha mikro kecil menengah (UMKM), Bank BUMN harus mampu memberikan respon secara tepat dan cermat.

Sehingga program penghapusan utang tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan berdampak maksimal bagi pengembangan UMKM.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi mengungkapkan bahwa fenomena kebaradaan Pinjol saat ini juga harus menjadi perhatian Himbara.

"Belakangan mencuat kasus Judi Online (Judol) yang menghebohkan. Namun salain itu ada lagi yang tak kalah dahsyatnya yaitu kehadiran Pinjaman Online (pinjol)," kata Subardi.

Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian Himbara. Pinjol sudah sangat meresahkan. Banyak masyarakat tergiur Pinjol karena minim literasi keuangan. Sasarannya banyak masyarakat bawah. Ini mengkhawatirkan.

Ia mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa angka pembiayaan Pinjol mencapai Rp 74,48 triliun per September 2024. Dari data ini, laba industri Pinjol melesat 66,15 persen menjadi Rp 806,05 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023.

"Angka tersebut menunjukkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap Pinjol," ujar Subardi.

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menilai, faktor kemudahan dan kecepatan akses membuat masyarakat lebih memilih Pinjol dari pada Bank Konvensional.

Fenomena ini menjadi peringatan bagi Himbara karena dikhawatirkan adanya pergeseran masyarakat kepada Pinjol. Di sisi lain, Pinjol ilegal terus bermunculan hingga menjadi banyak kasus rentenir.

“Fenomena Pinjol bisa menjadi alarm bagi bisnis pendanaan Himbara. Birokrasi di Bank yang rumit, masyarakat dikhawatirkan beralih ke Pinjol. Ini jangan diabaikan. Bahaya Pinjol membuat banyak temuan kasus bunuh diri, teror, hingga peretasan data pribadi,” tambahnya.

Politisi asal Daerah Pemilihan Yogyakarta ini berharap Himbara harus merespon serius fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut. Dengan kata lain, Himbara tidak boleh lepas tanggung jawab.

Sesuai aturan, perbankan terutama Himbara wajib menjaga fiskal dan layanan pinjaman baik berupa pinjaman modal usaha, pinjaman pendidikan, dan program pendanaan lainnya.

Secara khusus, kepada BRI sebagai Bank Terbesar anggota Himbara Ia juga berharap agar menghentikan ketergantungan masyarakat kepada Pinjol. Diketahui dalam paparan RDP ini, BRI membukukan laba tertinggi diantara anggota Himbara, yakni Rp 60,4 triliun sepanjang 2023 atau tumbuh 17,5 persen YoY (year on year/secara tahunan).

“Saya berharap kepada BRI yang memiliki infrastruktur luas hingga ke desa. BRI punya agen BRIlink, BRImo yang sudah diakses lebih dari 37 juta nasabah, kemudian yang paling diharapkan adanya kredit Ultra Mikro. Artinya, BRI telah siap untuk mengatasi Pinjol ini,” tandasnya.[zul]