SESAT LOGIKA MENTERI ESDM

MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa impor BBM Indonesia “tidak ada urusannya” dengan Selat Hormuz karena Indonesia membeli BBM dari Singapura dan Malaysia. Seolah-olah konflik di Timur Tengah tidak memiliki dampak langsung terhadap pasokan energi Indonesia.

Namun jika dilihat dari perspektif rantai pasok energi global, pernyataan tersebut justru menunjukkan kesalahan mendasar dalam membaca peta energi dunia.

Masalah pertama terletak pada cara pandang yang terlalu sempit terhadap jalur perdagangan energi. Benar bahwa sebagian besar BBM yang masuk ke Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia. Namun kedua negara tersebut bukan produsen minyak utama dunia. Mereka berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pengolahan minyak.

Kilang-kilang di Singapura, yang merupakan salah satu hub perdagangan minyak terbesar di dunia, sebagian besar memproses minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah.

Artinya, ketika Indonesia membeli BBM dari Singapura, sebenarnya Indonesia tetap bergantung pada minyak mentah yang diproduksi oleh negara-negara Teluk.

Di sinilah relevansi Selat Hormuz menjadi sangat jelas. Selat sempit yang terletak di antara Iran dan Oman ini merupakan jalur vital bagi perdagangan energi global. Sekitar seperlima minyak dunia melewati selat tersebut setiap hari.

Jika terjadi gangguan—baik akibat konflik militer, blokade, maupun eskalasi geopolitik—maka pasokan minyak dari kawasan Teluk ke pasar Asia akan terganggu. Dampaknya tidak berhenti di Timur Tengah, tetapi merambat ke seluruh rantai pasok energi dunia, termasuk kilang-kilang di Singapura yang menjadi pemasok utama BBM bagi Indonesia.

Dengan kata lain, meskipun tanker yang membawa BBM ke Indonesia berangkat dari Singapura, minyak mentah yang menjadi bahan bakunya kemungkinan besar tetap melewati Selat Hormuz.

Mengatakan bahwa impor BBM Indonesia tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz sama saja dengan melihat ujung rantai perdagangan tanpa memahami asal muasal pasokannya.

Kesalahan kedua adalah mengabaikan mekanisme harga minyak global. Dalam pasar energi modern, harga minyak bersifat global dan saling terhubung. Gangguan pasokan di Selat Hormuz hampir pasti akan mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Ketika harga minyak mentah naik, harga produk kilang seperti bensin dan solar juga ikut meningkat. Kilang di Singapura akan menjual produk BBM dengan harga yang mengikuti pasar internasional. Akibatnya, Indonesia tetap harus membayar lebih mahal untuk impor BBM, terlepas dari negara mana pun tempat BBM itu dibeli.

Karena itu, dampak konflik di Timur Tengah terhadap Indonesia tidak hanya soal jalur fisik pasokan, tetapi juga soal harga energi. Bahkan jika satu tetes pun minyak Indonesia tidak melewati Hormuz, lonjakan harga minyak dunia tetap akan membebani APBN melalui peningkatan subsidi energi dan biaya impor.

Masalah ketiga adalah inkonsistensi dalam narasi kebijakan energi pemerintah sendiri. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah mengakui bahwa sebagian impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah. Bahkan ada rencana untuk melakukan diversifikasi impor energi agar tidak terlalu bergantung pada kawasan tersebut.

Jika risiko Selat Hormuz benar-benar tidak relevan bagi Indonesia, maka logika diversifikasi impor seharusnya tidak diperlukan.

Pernyataan bahwa impor BBM Indonesia “tidak ada urusannya” dengan Selat Hormuz mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik. Namun kebijakan energi tidak boleh dibangun di atas simplifikasi semacam itu. Dalam sistem energi global yang saling terhubung, gangguan di satu titik dapat memicu efek domino ke seluruh dunia.

Jika pemerintah ingin membangun ketahanan energi yang nyata, yang dibutuhkan bukan sekadar narasi yang menenangkan, tetapi pemahaman yang akurat tentang peta energi global.

Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan—mengimpor energi dari berbagai negara, tetapi tetap tidak kebal terhadap guncangan geopolitik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya.[***]

Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)