Seskab Teddy Dinilai Sigap Tangkal Hoaks Label Halal, Pengamat Usul Komunikasi Satu Pintu

FAKTANASIONAL.NET – Di tengah derasnya arus disinformasi dan hoaks yang menguji tata kelola komunikasi pemerintah, respons cepat Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menuai apresiasi. Langkah tersebut dinilai krusial dalam meredam kegaduhan publik, terutama terkait isu pelabelan produk halal asal Amerika Serikat yang sempat memicu kontroversi.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, kehadiran Teddy yang responsif sangat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menetralisir tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

“Respon cepat dari Seskab Teddy ini membantu pemerintah menanggulangi tuduhan atau kritik yang muncul akibat salah paham. Ini adalah langkah yang baik agar publik memahami persoalan secara utuh," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Baca Juga: Seskab : Perjalanan Luar Negeri Presiden Sesuai Prosedur

Isu ini mencuat menyusul kabar mengenai kabar longgarnya pelabelan halal bagi produk impor asal AS. Namun, pemerintah menegaskan bahwa standar regulasi tetap berlaku ketat, termasuk kewajiban izin BPOM. Ujang menekankan bahwa ketegasan Teddy dalam mengawal isu ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Ujang menegaskan bahwa standar halal adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan.

"Segala sesuatu yang menyangkut standar halal, kelayakan, dan kualitas harus tetap dijaga. Di sinilah nilai kepemimpinan Letkol Teddy terlihat dalam menjaga kedaulatan regulasi tersebut," tambahnya.

Meski mengapresiasi transformasi citra Istana yang kini dianggap lebih humanis, Ujang memberikan catatan konstruktif bagi masa depan komunikasi publik pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah segera memperkuat sistem komunikasi satu pintu untuk menghindari tumpang tindih informasi.

Ia mendorong adanya juru bicara khusus yang fokus menangani problematika etika dan teknis agar wibawa pemerintah tetap terjaga di tengah krisis informasi.

"Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima rakyat bersifat tunggal dan akurat, menghindari tumpang tindih komentar antarpejabat di ruang publik, serta memperkuat wibawa pemerintah dalam menghadapi krisis informasi," pungkasnya.

Baca Juga: Kerjasama Bilateral dengan AS, Presiden : Fokus Pada Penguatan Sektor Industri Tanah Air