Setahun Pemerintahan, Program Makan Bergizi Gratis Jangkau 36,7 Juta Penerima via 12.500 Dapur Komunitas

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data pencapaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang signifikan, bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga 20 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa jangkauan ini didukung oleh operasional 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini menyasar kelompok krusial, mulai dari anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menurut Dadan, pencapaian ini adalah hasil kerja sama lintas sektor pemerintah pusat dan daerah. "Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata," ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/10/2025). SPPG berperan sebagai dapur komunitas yang beroperasi dengan standar higienitas ketat.

Dadan Hindayana menegaskan bahwa perluasan jaringan SPPG terus dilakukan secara strategis. Prioritas utama BGN adalah memastikan pemerataan akses gizi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," katanya. Program MBG dinilai sebagai inisiatif berdampak langsung yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat fondasi kesejahteraan nasional.

Selain meningkatkan kualitas gizi, program MBG terbukti menciptakan dampak ekonomi positif yang luas. Dadan menyebutkan bahwa program ini membuka lapangan kerja secara masif di daerah. Ribuan tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG, meliputi juru masak, petugas distribusi, administrasi, dan kebersihan.

Program ini juga sukses menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru di tingkat lokal. Banyak pelaku UMKM kini menjadi bagian dari rantai pasok, bertindak sebagai supplier bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan. Bahkan, industri turunan seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, dan peralatan dapur kini ikut berkembang.

Secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjamin aspek regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. "BGN memastikan seluruh pelaksanaan program berpedoman pada regulasi yang jelas... Kami juga membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi," pungkas Hida.[dit]