Sinyal 'Ikan Busuk dari Kepala', Prabowo Diminta Bersihkan Menteri

FAKTANASIONAL.NET – Menjelang dua tahun pemerintahan, sejumlah tokoh dan aktivis mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmen antirasuah dan mewaspadai manuver menteri kabinet yang berpotensi merusak agenda reformasi hukum.

Dalam diskusi progresif bertajuk “Blak-blakan” yang disiarkan melalui kanal YouTube SinKos, serta dipertegas oleh pernyataan resmi Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto.
Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, mengingatkan kembali komitmen awal Presiden Prabowo yang menganalogikan pemberantasan korupsi seperti membersihkan instansi dari atas ke bawah. Kendati demikian, ia mengimbau Presiden agar tidak lengah terhadap potensi benturan kepentingan di internal pemerintahan.

"Saya ingat pesan Presiden di awal pemerintahan, 'ikan busuk dari kepala'. Sebenarnya itu sudah sinyal jelas dari Presiden bahwa dia serius terhadap pemberantasan korupsi," ujar Hari Purwanto dalam keterangannya.

Hari juga menyoroti regulasi krusial yang tengah berjalan, termasuk kebijakan terkait skema Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi dan batu bara. Menurutnya, transparansi dalam kebijakan ini menjadi batu ujian keseriusan pemerintah dalam mengikis dominasi oligarki.

"Jangan sampai presiden terkecoh oleh para pembantunya. Kalau serius melawan oligarki, mari kita sama-sama serius dan buat tim. Jangan sampai Presiden akan terhempas dalam persoalan BLU ini," tegas Hari.

Tantangan Struktural dan Warisan Fiskal

Di sisi lain, jalannya roda pemerintahan dinilai menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Pengamat ekonomi, Dr. Isak Rafick, membeberkan bahwa beban fiskal dari warisan utang jatuh tempo pada periode 2025–2027 menjadi salah satu faktor yang mengunci ruang gerak anggaran negara. Selain itu, ia mengkritisi komposisi kabinet yang dinilai masih diwarnai oleh kompromi politik rezim terdahulu.

"Jebakan utang yang dibikin jatuh tempo 2025, 2026, 2027 masing-masing 800 triliun lebih. Ditambah dengan menteri-menteri yang dimasukkan rezim sebelumnya yang membentengi sehingga Prabowo berat melakukan terobosan," kata Isak Rafick.

Keraguan senada juga dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier. Ia mempertanyakan soliditas dukungan riil dari orang-orang di sekeliling Presiden terhadap implementasi Pasal 33 UUD 1945, khususnya dalam hal penataan ulang kepemilikan sumber daya alam.

"Presiden memangnya semuanya orang yang di sekitar presiden itu sudah setuju benar dan mendukung? Saya kok meragukan ya terus terang. Masalah yang harus dihadapi terlalu dahsyat," ungkap Fuad.

Optimisme Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Meskipun dihujani kritik, pandangan optimistis tetap disuarakan oleh politisi Fahri Hamzah. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo merupakan tipikal pemimpin yang bergerak berdasarkan cetak biru perubahan yang jelas, seperti yang dituangkan dalam buku gagasannya. Fahri mengklaim penertiban kebocoran anggaran dan pembenahan internal aparat penegak hukum kini mulai berjalan di jalur yang tepat.

"Beliau bilang kita hentikan kebocoran, bagaimanapun caranya termasuk kebocoran anggaran, kebocoran sumber daya alam. Kepada tentara dia bilang 'Kamu jangan jadi backing lagi.' Karena kita tahu yang backing siapa selama ini," urai Fahri.

Menutup jalannya diskusi, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menegaskan bahwa momentum penegakan hukum saat ini berada di tangan para aparat dan lembaga yudisial untuk membersihkan penyimpangan masa lalu tanpa keraguan.

"Pilihannya bagi hakim sekarang adalah apakah daki yang melekat di bangsa ini dibersihkan sekarang atau dibiarkan sehingga orang lain nanti berikutnya membikin daki lagi. Rakyat sebenarnya ingin daki ini dibersihkan segera," pungkas Said Didu. sak