Sjarie Tegaskan Tak Ada Pangkalan Militer AS di Indonesia, Kerja Sama Pertahanan Tetap Diperkuat

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat tidak ditujukan untuk membuka pangkalan militer AS di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie ketika menerima kunjungan kerja Under Secretary of War for Policy, United States Department of War atau Wakil Menteri Perang AS Elbridge A Colby di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (11/8).

“Pengembangan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8), dikutip dari CNN Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis kedua negara sekaligus membahas implementasi kerja sama pertahanan dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie menekankan kerja sama pertahanan harus menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

“Kesempatan bagi personel TNI untuk mengikuti pendidikan dan latihan di Amerika Serikat akan terus didorong dengan mengedepankan profesionalisme dan prinsip merit, sehingga personel yang memperoleh kesempatan merupakan mereka yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi,” ujarnya.

Selain pendidikan, Indonesia dan AS turut membahas peningkatan latihan bersama, termasuk latihan gabungan pasukan khusus. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan dan profesionalisme TNI.

Sjafrie juga menegaskan penguatan hubungan pertahanan tetap berlandaskan kepentingan nasional dan diarahkan agar Indonesia semakin mandiri dalam menjaga kedaulatan.

“Kerja sama difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pertahanan nasional, khususnya pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan personel, serta penguatan interoperabilitas sesuai kebutuhan dan kepentingan Indonesia,” ujarnya.[dit]