Skandal MBG, Rezim Mulai Turunkan Guru dan Siswa

KALIAN pasti menyaksikan, demo dibalas demo. Demo mahasiswa menolak MBG, lalu dibalas oleh rezim dengan demo mendukung. Jalanan menjadi penuh teriakan anak-anak bangsa. Terbaru, rezim mulai mengerahkan guru dan siswa agar program janji kampanye Prabowo-Gibran itu agar tetap jalan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak lagi berdiri sebagai kebijakan teknis. Ia telah menjelma menjadi panggung politik raksasa. Aktor semakin banyak. Skenario semakin rumit. Aroma kontroversi semakin tajam seperti sambal dapur SPPG yang terlalu pedas untuk ukuran demokrasi.

Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan makan siang bergizi bagi siswa PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Program ini dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG atau SPPB) yang melibatkan dapur pihak ketiga. Secara konsep, ini program gizi. Secara realitas politik, ini sudah seperti ekosistem ekonomi negara dalam bentuk catering nasional berskala raksasa.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, situasi berubah drastis.

Gelombang demo pro MBG muncul di berbagai daerah: Jakarta (Monas), Batam, Yogyakarta, Jambi, Pekanbaru, Medan, dan sejumlah kota lain pada rentang 19–22 Juni 2026. Aksi-aksi ini datang beriringan dengan gelombang demo mahasiswa yang justru menuntut kebalikannya, evaluasi hingga penghentian MBG karena dianggap boros APBN, rawan korupsi, hingga kasus keracunan massal.

Di titik inilah cerita mulai memasuki bab lebih sensitif. Di tengah tuntutan mahasiswa yang semakin lantang, muncul gelombang aksi tandingan yang justru membela program MBG. Di sinilah narasi publik mulai memanas. Apakah ini murni aspirasi, atau respons sistemik terhadap tekanan politik dari jalanan kampus?

Tuntutan mahasiswa yang paling keras sangat eksplisit, setop MBG. Sejak itu, rangkaian aksi pro MBG bermunculan di banyak daerah seperti sedang dipicu oleh alarm tak terlihat.

Di Batam, ribuan guru dan siswa ikut pawai mendukung MBG. Sejumlah guru mengaku adanya arahan dari Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah. Bahkan muncul kekhawatiran tunjangan profesi bisa terdampak jika tidak ikut serta. Wali murid juga diminta mengirim perwakilan lewat grup sekolah. Semua itu terjadi hanya dua hari setelah demo mahasiswa anti-MBG di DPRD Batam.

Di Monas pada 22 Juni, ratusan warga turun menyuarakan dukungan. Salah satu peserta bernama Desy menyatakan anaknya menerima manfaat MBG, namun juga mengakui adanya paket berupa wajan, roti, susu, hingga uang Rp100 ribu. Video viral dugaan pembagian uang oleh koordinator kemudian memicu kecurigaan lama dalam politik jalanan, apakah ini mobilisasi spontan atau logistik demonstrasi yang terlalu rapi?

Di saat yang sama, pejabat daerah dan legislatif tampak bergerak cepat menyambut gelombang dukungan ini.

Bobby Nasution di Medan menemui massa pendukung MBG pada 19 Juni 2026. Lalu Muhamad Iqbal di NTB menerima ribuan relawan dan mitra program. Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo menyambut massa di kantor bupati. Di Jambi, DPRD menyatakan dukungan melalui Wakil Ketua Ivan Wirata. Di Malang, anggota DPR RI Gerindra Moreno Soeprapto hadir dalam deklarasi dukungan. Di Batam, Sekretaris Komisi I DPRD Anwar Anas menyambut pawai guru dan siswa. Di Jember, Ketua DPRD Ahmad Halim bersama anggota dewan lainnya menerima massa pendukung MBG.

Pola muncul hampir seragam. Massa datang, pejabat menerima, dukungan ditegaskan, dan legitimasi politik diperkuat di ruang publik.

Namun di balik panggung itu, ada bagian yang jauh lebih gelap dan jauh lebih sunyi, yakni dapur.

Komisi IX DPR sebelumnya menyoroti sekitar 5.000 titik SPPG yang tercatat dalam sistem BGN namun tidak memiliki wujud fisik di lapangan. Dugaan muncul sebagian merupakan titik fiktif berpotensi menjadi arena percaloan dan jual-beli proyek. Beberapa pejabat BGN terseret kasus hukum terkait pengelolaan titik-titik tersebut. Mereka adalah Dadan, Sony, Pulung, Asep YS, Andri Mulyono, dan Glory. BGN menyebut sebagian hanyalah titik pendaftaran yang belum dibangun, tetapi DPR tetap meminta audit menyeluruh oleh BPK.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset “Ada Siapa di Balik MBG?” mengungkap 102 yayasan mitra di 38 provinsi, dengan 28 yayasan (27,45%) memiliki afiliasi politik formal. Gerindra tercatat memiliki 7 yayasan, PKS 5, PAN 4, PDIP 3, NasDem 3, serta partai lain tersebar dalam jumlah lebih kecil. Bahkan yayasan yang terafiliasi TNI dan Polri juga disebut mengelola ribuan unit SPPG.

Jika dirangkai, MBG tampak bukan sekadar program gizi, tetapi simpul besar jaringan politik-ekonomi yang melibatkan partai, yayasan, birokrasi, hingga aparat.

Di tengah semua itu, muncul satu narasi yang paling sensitif, hubungan antara gelombang demo mahasiswa dan munculnya demo pro MBG.

Demo mahasiswa yang menuntut penghentian MBG disebut telah “menggetarkan istana”. Getaran itu tidak berhenti di kampus atau gedung DPRD, tetapi menjalar ke pusat kekuasaan. Dalam perspektif yang berkembang di ruang publik, kemunculan aksi-aksi dukungan MBG secara masif dianggap sebagai bentuk respons terhadap tekanan politik tersebut. Ini sebuah upaya menunjukkan, legitimasi program masih kuat, jalanan tidak hanya dikuasai satu suara, dan narasi tandingan bisa hadir secepat narasi kritik berkembang.

Tidak ada bukti komando tunggal. Tidak ada dokumen instruksi. Namun politik jarang bekerja dengan bukti tertulis. Ia bekerja dengan momentum, keserempakan, dan kemampuan menguasai persepsi publik.

Di titik ini, MBG bukan lagi sekadar program makan siang gratis. Ia telah berubah menjadi arena besar tempat mahasiswa, guru, siswa, pejabat, yayasan, dapur fiktif, dan anggaran negara bertemu dalam satu panggung yang sama, panggung di mana makanan bukan satu-satunya yang diproduksi. Narasi pun dimasak dengan suhu yang jauh lebih panas.[***]

Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior, Ketua Satu Pena Kalbar).