Skandal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer: KPK Diminta Bongkar Sindikat Pemerasan di Kemnaker

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, kembali mengguncang publik.

Ia diduga terjerat kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Organisasi IM57+ pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya berhenti pada penangkapan Noel, melainkan juga mengungkap jaringan pemerasan yang sudah lama berakar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dilansir dari berbagai sumber pada 22 Agustus 2025, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menegaskan perlunya langkah menyeluruh untuk membersihkan praktik korupsi di tubuh Kemnaker. Menurutnya, audit etik harus segera dilakukan untuk menyisir pejabat atau pihak yang masih terlibat dalam praktik ilegal. Ia menilai, korupsi yang berulang kali terjadi menjadi bukti bahwa sindikat pemerasan masih bertahan kuat.

Lakso juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah berani dengan merombak struktur pejabat yang diduga terlibat dalam skandal ini. Menurutnya, pidato Presiden soal pemberantasan korupsi selama ini baru sebatas retorika dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ironisnya, kasus pemerasan di Kemnaker muncul tak lama setelah KPK menahan tersangka korupsi terkait izin tenaga kerja asing beberapa minggu sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem tata kelola di kementerian tersebut belum mengalami perubahan signifikan.

Lakso menilai, berulangnya kasus dengan pola yang sama menunjukkan kegagalan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, dibutuhkan perbaikan sistemik dan reformasi kelembagaan agar praktik semacam ini tidak terus berulang.

Skandal yang menjerat Noel sekaligus menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen nyata dalam memerangi korupsi. Publik kini menunggu langkah tegas KPK dan Presiden dalam membongkar jaringan yang merugikan negara dan rakyat tersebut.[dit]