Skandal Suap Muara Enim: KPK Bongkar Aliran Dana Ratusan Juta ke BPK

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghebohkan publik dengan pengungkapan kasus korupsi terbaru.

Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemberian suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dilansir dari ANTARA, dana gelap ini disiapkan oleh rekanan pengadaan barang dan jasa guna memanipulasi hasil audit.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan bahwa uang pelicin tersebut mengalir dari Direktur PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Fika, melalui staf pemasarannya, Cory Erin Hardi.

Kedua figur swasta ini memegang peran krusial sebagai rekanan Pemkab Muara Enim dalam proyek penyediaan papan tulis interaktif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Berdasarkan temuan penyidik, Cory diduga kuat telah menyerahkan uang tunai senilai Rp500 juta kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani.

Dana taktis tersebut tidak berhenti di situ. Abi kemudian menyalurkan sekitar Rp200 juta kepada perwakilan BPK, yakni seorang pihak swasta bernama Augusz Dewanggara dan individu berinisial MYN.

Tujuan utama dari transaksi haram ini sangat jelas: mengubah hasil audit BPK Perwakilan Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim untuk tahun anggaran 2025. Manipulasi ini diharapkan mampu menutupi borok keuangan daerah yang berpotensi merugikan negara.

Terbongkarnya mufakat jahat ini bermula dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 7 hingga 8 Juni 2026. Dalam operasi senyap ke-12 di tahun 2026 tersebut, lembaga antirasuah berhasil mengamankan 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan, termasuk Bupati Muara Enim, Edison.

Tidak berhenti di situ, KPK kembali melakukan gebrakan pada 10 Juni 2026 dengan menangkap lima Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK RI.

Puncaknya, pada 11 Juni 2026, lima orang resmi menyandang status tersangka baru, termasuk mantan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Rangkaian penindakan ini menegaskan komitmen tanpa pandang bulu dalam memberangus korupsi.[dit]