Skema KUR 2026: Pemerintah Tetapkan Bunga Flat 6 Persen dan Hapus Batas Pengajuan

JAKARTA, FAKTANADIONSL.NET - Pemerintah menyiapkan skema baru untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Skema baru ini akan mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp300 triliun dengan sejumlah aturan yang lebih longgar bagi pelaku usaha.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa total anggaran KUR yang disiapkan mencapai Rp300 triliun, dengan suku bunga flat sebesar enam persen per tahun. Kebijakan suku bunga ini merupakan penetapan single tarif 6% untuk semua sektor. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus batas maksimal pengajuan KUR yang selama ini membatasi sektor produksi hanya boleh mengajukan empat kali dan sektor perdagangan dua kali, dilansir pada 18 November 2025.

Pelonggaran Aturan untuk Sektor Produktif

Airlangga menjelaskan bahwa dalam regulasi ke depan, batasan pengajuan tersebut tidak akan berlaku lagi, terutama untuk sektor-sektor produktif.

Ia menegaskan, "Untuk sektor produksi, pertanian, perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi bisa terus ditarik kembali." Pelonggaran ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dukungan permodalan yang berkelanjutan bagi sektor-sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah situasi perekonomian saat ini.

Integrasi dengan KPP dan Dukungan Sektor Prioritas

Pemerintah juga tetap melanjutkan dukungan KUR untuk mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi bagi industri padat karya. Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM ditugaskan untuk mempercepat penyaluran di kedua sektor prioritas tersebut.

Selain itu, Airlangga menyinggung skema KUR yang terintegrasi dengan Kredit Program Perumahan (KPP), yang alokasi anggarannya khusus mencapai Rp130 triliun. Angka Rp300 triliun untuk KUR tidak termasuk alokasi Rp130 triliun untuk perumahan. Tahap awal penyaluran KUR ditargetkan mencapai sekitar Rp28 triliun pada kuartal pertama.[dit]