Sri Mulyani Ungkap Kebijakan Tarif AS di Bawah Trump Picu Proteksionisme

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangannya mengenai tantangan ekonomi global saat penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok–Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 di hadapan anggota DPR, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di era Donald Trump memicu proteksionisme dan fragmentasi rantai pasok dunia, serta meningkatkan volatilitas ekonomi global.

Dalam rapat paripurna, Sri Mulyani menyoroti pergeseran paradigma globalisasi dari kerja sama multilateral menuju kebijakan “my country first” dan negosiasi bilateral.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian pada aliran barang, modal, hingga nilai tukar mata uang. Kebijakan tarif AS yang tinggi mendorong negara lain menerapkan retaliasi, sehingga menimbulkan tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga dunia.

Kebijakan tarif tinggi telah menurunkan volume ekspor-impor antara AS dan mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Dalam jangka pendek, pelaku usaha menghadapi biaya logistik yang membengkak dan gangguan rantai pasok bahan baku.

Untuk memperkuat ketahanan, pemerintah memprioritaskan diversifikasi pasar ekspor, memperkuat diplomasi dagang, dan memperluas kerja sama regional.

Selain itu, Indonesia aktif mengajukan negosiasi komprehensif dengan AS guna mengamankan aliran investasi dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Dalam KEM-PPKF 2026, fokus kebijakan fiskal adalah penguatan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.

Anggaran diarahkan pada subsidi strategis, pembangunan infrastruktur ketahanan energi, dan insentif sektor industri mineral kritis.

Untuk meredam tekanan inflasi, pemerintah menyiapkan buffer fiskal dan dukungan anggaran selektif pada sektor-sektor vital.

Sri Mulyani menegaskan, Indonesia akan tetap berposisi nonblok dan aktif dalam forum internasional untuk mengurangi risiko eksternal.

Pandangan Sri Mulyani menunjukkan pentingnya kebijakan adaptif di tengah dinamika global yang cepat berubah.

Dengan KEM-PPKF 2026, Indonesia membangun landasan fiskal yang kuat untuk menghadapi tantangan proteksionisme dan menjaga stabilitas ekonomi sepanjang dekade mendatang.[dit]