Stop Gonta-ganti Kurikulum, Anggota Dewan: Kasihan Guru, Murid dan Orangtua

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengingatkan Pemerintah untuk tidak sering mengganti kurikulum pendidikan, menyusul isu akan digantinya Kurikulum Merdeka usai pergantian rezim pemerintahan.

"Sebenarnya isu ini hampir selalu terjadi, di mana setiap periode pemerintahan ganti, kurikulum pendidikan juga berganti. Lantas banyak sekali yang harus dilakukan untuk proses perubahan itu," kata Sofyan Tan, Kamis (07/11/2024).

Isu tentang perubahan Kurikulum Merdeka telah menjadi pembicaraan di publik dan media sosial, dengan berbagai meme dan pembahasan yang menyiratkan kekhawatiran masyarakat. Sofyan menyebut wajar apabila masyarakat merasa resah dengan isu pergantian kurikulum.

"Karena anak-anak juga baru mulai terbiasa dengan Kurikulum Merdeka. Termasuk orangtuanya yang juga pasti ikut beradaptasi untuk berbagai kebutuhan anak," tuturnya.

Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Sofyan meminta Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor soal kebijakan kurikulum pendidikan di sekolah. Abdul Mu’ti menyatakan masih akan melakukan evaluasi di awal masa kerjanya.

"Makanya kemarin saya bilang waktu rapat sama Pak Menteri jangan muncul cameo(pameo) setiap pergantian menteri lantas penggantian kebijakan maupun kurikulum," ungkap Sofyan.

Sofyan mengingatkan bahwa pergantian kurikulum akan berdampak terhadap berbagai infrastruktur layanan pendidikan, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM). Khususnya bagi 3.328.000 guru di seluruh Tanah Air.

"Pergantian kurikulum akan mempengaruhi lebih dari 3 juta guru. Kasihan, mereka harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru. Padahal yang kemarin aja mereka juga sudah kesulitan," sebutnya.

Sofyan menilai, Pemerintah semestinya melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada, termasuk dalam hal kurikulum. Ia menyebut, bukan berarti semua harus diubah total.

"Adjust aja. Hal-hal yang baik harus diteruskan atau dilanjutkan. Yang masih kurang diperbaiki. Saya percaya perubahan itu penting, tapi ya bukan berarti harus terus melakukan perubahan karena dampaknya sangat signifikan," terang Sofyan.

Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan ini menambahkan, perubahan kurikulum juga akan berpengaruh terhadap keadilan layanan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut menyangkut kesiapan setiap sekolah yang berbeda.

"Kita tidak bisa menutup mata, akses kualitas dan infrastruktur pendidikan belum merata di Indonesia. Bayangkan kalau yang di daerah yang akses pendidikannya belum memadai, harus memulai sesuatu hal baru lagi. Saya rasa akan sangat berat," tuturnya.

"Indonesia punya beragam kondisi sosial-ekonomi, geografis, dan fasilitas pendidikan yang masih kurang di berbagai daerah. Siswa di daerah terpencil kerap kali memiliki keterbatasan dalam hal akses sumber belajar, infrastruktur sekolah, serta pendampingan tenaga pengajar," imbuh Sofyan.

Perubahan kurikulum dikhawatirkan akan memperburuk kesenjangan pendidikan siswa. Sebab, kata Sofyan, tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama terhadap perubahan besar.

"Pada akhirnya mereka akan tertinggal lagi, dan sulit buat sekolah-sekolah tersebut untuk mengejar ketertinggalan untuk bisa sama kualitasnya dengan yang ada di kota-kota," ucap Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.

Belum lagi, menurut Sofyan, perubahan kurikulum baru bisa berdampak terhadap psikologis anak didik. Oleh karenanya, ia mendorong Pemerintah untuk tidak melakukan perubahan Kurikulum Merdeka.[dnl]