Fakta Nasional

Strategi Jitu Berantas Tambang Ilegal: DPR Desak Aparat Incar Penadah Besar

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah diminta mengubah paradigma dalam menangani maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, yang menilai penindakan terhadap penamba…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 14 May 2026 📖 1 menit
Strategi Jitu Berantas Tambang Ilegal: DPR Desak Aparat Incar Penadah Besar
Strategi Jitu Berantas Tambang Ilegal: DPR Desak Aparat Incar Penadah Besar/(Foto: Facebook)

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah diminta mengubah paradigma dalam menangani maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, yang menilai penindakan terhadap penambang kecil di lapangan tidak akan memberikan efek jera jika aktor intelektual atau penadahnya tidak disentuh.

Menurutnya, menangkap penambang hanya akan memicu kemunculan pelaku baru dalam jumlah yang lebih besar.

Dilansir dari laman Facebook resmi DPR RI pada Rabu (13/5), Rocky Candra menekankan bahwa persoalan PETI sudah sangat meresahkan karena telah merambah kawasan hutan lindung hingga ke pinggir jalan lintas.

Ia mendorong adanya sinkronisasi dan harmonisasi yang kuat antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan. Tanpa kolaborasi lintas sektoral ini, penyelesaian masalah tambang ilegal akan terus menemui jalan buntu.

Rocky menyebutkan bahwa penangkapan penadah di Surabaya dan Sumatera Barat baru-baru ini harus dijadikan momentum untuk membersihkan ekosistem tambang ilegal secara menyeluruh.

Jika rantai distribusi hasil tambang ilegal diputus melalui penangkapan penadah, maka aktivitas penambangan di hulu secara otomatis akan terhenti karena kehilangan pasar.

Lebih lanjut, politisi ini menyoroti dampak sistemik dari aktivitas PETI yang melampaui kerusakan lingkungan. Salah satu isu krusial yang diangkat adalah penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Di banyak wilayah, pasokan BBM di SPBU sering kali habis disedot oleh para "pelansir" untuk menyuplai kebutuhan operasional alat-alat berat di lokasi tambang ilegal.

Kondisi ini jelas merugikan masyarakat luas dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kementerian terkait dengan aparat penegak hukum menjadi harga mati untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus memastikan distribusi energi tepat sasaran.

Rocky berharap tindakan tegas terhadap para penadah bisa dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK