Strategi Merger Pertamina: Jaminan Efisiensi Tanpa PHK Karyawan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rencana penggabungan atau merger tiga anak usaha PT Pertamina (Persero) menjadi sorotan publik. Entitas yang terlibat adalah PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Kabar baiknya, manajemen memberikan garansi penuh bahwa transformasi ini tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pegawainya.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa kesejahteraan karyawan adalah prioritas. Dalam sosialisasi terbaru, ia mengusung prinsip "no one left behind".

Hal ini memastikan bahwa seluruh hak dan posisi pekerja tetap terjaga meskipun struktur organisasi mengalami perubahan besar di bawah naungan Subholding Downstream.

Langkah ini bertujuan merampingkan struktur dari enam menjadi lebih sedikit subholding agar lebih gesit. Meski semua prasyarat teknis telah siap, operasional resmi entitas baru ini masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

Awalnya, Pertamina menargetkan proses penggabungan tiga anak usaha tersebut dapat tuntas pada 1 Januari 2026. Namun hingga kini, agenda restrukturisasi korporasi itu belum sepenuhnya terealisasi.

Saat ini, Pertamina masih mengelola enam subholding, meliputi Subholding Upstream yang menangani sektor hulu; Refining & Petrochemical yang membawahi kilang dan petrokimia; Commercial and Trading yang fokus pada pemasaran, distribusi, dan perdagangan; serta Subholding Gas. Selain itu, terdapat pula Integrated Marine Logistics yang mengurusi pengapalan, logistik, dan layanan maritim, serta Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan.

Apabila rencana konsolidasi tiga subholding tersebut terealisasi, struktur organisasi Pertamina akan disederhanakan menjadi empat subholding utama, yakni Subholding Upstream (hulu), Subholding Downstream (hilir), Subholding Gas, dan Subholding PNRE.[dit]