Strategi 'Pelukan' Kekuasaan Jinakan Nalar Kritis Kampus

FAKTANASIONAL.NET - Kondisi demokrasi Indonesia di tahun 2026 tengah berada dalam sorotan tajam menyusul munculnya fenomena yang disebut sebagai "penjinakan kampus".

Berdasarkan analisis kritis dari Hamdi Putra, perwakilan Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), pemerintah kini dinilai lebih memilih pendekatan kooptasi simbolik dan ekonomi daripada represi terbuka.

Pola ini dianggap jauh lebih berbahaya karena melemahkan daya kritis intelektual melalui cara-cara yang terlihat halus dan kolaboratif.

Pola pertama dimulai dengan pengumpulan ribuan rektor dan guru besar di Istana oleh Presiden Prabowo pada awal tahun. Langkah ini dipandang bukan sekadar forum strategis, melainkan upaya menarik otoritas intelektual ke dalam orbit legitimasi kekuasaan.

Jarak kritis yang seharusnya dijaga oleh universitas terhadap negara perlahan terkikis, mengubah peran kampus dari pengawas independen menjadi bagian dari narasi besar pemerintah.

Tahap kedua yang memicu kontroversi adalah keterlibatan kampus dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan menjadi operator kebijakan dan penerima manfaat ekonomi dari proyek strategis nasional ini, independensi akademik berada di bawah tekanan besar.

Sulit bagi institusi untuk tetap objektif ketika mereka sendiri terlibat dalam pengelolaan dan menikmati fasilitas dari program yang seharusnya mereka awasi secara netral.

Selain itu, pola ketiga menyasar gerakan mahasiswa melalui undangan audiensi di ruang-ruang birokrasi yang eksklusif. "Kekuatan moral mahasiswa jauh lebih mudah dilemahkan melalui rasa dilibatkan dibanding melalui represi," tulis Hamdi Putra dalam catatan kritisnya pada 7 Mei 2026.

Pergeseran dari tekanan publik menjadi kanal konsultasi ini dikhawatirkan meruntuhkan batas psikologis aktivis untuk melakukan kritik keras, yang pada akhirnya dapat mengancam kesehatan demokrasi nasional.[dit]