Strategi Pemerintah Pertahankan Stabilitas Harga Menjelang Lebaran 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menjelang Lebaran 2025, pemerintah melakukan langkah strategis untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) telah memperluas operasi pasar melalui kantor pos di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Inisiatif ini bertujuan agar distribusi pangan dapat merata dan harga tidak melonjak di tengah meningkatnya permintaan menjelang hari raya.

Operasi pasar di kantor pos ini tidak hanya sebagai upaya menekan inflasi, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan barang.

Kerjasama lintas kementerian memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama untuk masyarakat yang sangat bergantung pada bahan pokok sehari-hari.

Dalam operasi pasar ini, Kemendag dan Kementan berkolaborasi erat untuk mengontrol harga. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roro Esti, menegaskan bahwa pemantauan dilakukan secara intensif di berbagai titik operasi pasar.

Dengan kehadiran petugas dan pengawasan yang ketat, transaksi dilakukan dengan harga eceran tertinggi yang sesuai atau bahkan di bawah harga pasar.

Hal ini bertujuan untuk memberikan alternatif harga terjangkau bagi masyarakat.

Kantor pos di seluruh Indonesia telah berperan penting sebagai pusat distribusi bahan pokok. Di Kabupaten Bantul, seluruh kantor pos cabang telah menggelar operasi pasar secara maksimal.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, memastikan bahwa operasi pasar berjalan lancar dengan dukungan pemesanan barang dari mitra pemerintah.

Barang-barang seperti beras, gula, minyak, dan bahan pokok lainnya dijual dengan batasan pembelian yang wajar untuk menghindari penimbunan dan kenaikan harga yang tidak terkendali.

Langkah ini tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan mencapai hingga pelosok desa.

Operasi pasar yang berlangsung serentak dari 24 Februari hingga 26 Maret 2025 memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau.[dit]