Suahasil Nazara Jadilah Menkeu Nasional, Bukan Sekedar untuk Elite

PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian nama di papan struktur pemerintahan.

Di balik kursi Menteri Keuangan, ada APBN, pajak, utang, subsidi, investasi, daya beli masyarakat, hingga kepercayaan pasar yang ikut dipertaruhkan.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pertanyaan publik sebenarnya bukan lagi sekadar: apakah Suahasil kompeten?

Jawabannya relatif mudah: kompetensinya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan terlalu panjang.

Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memahami bagaimana mesin fiskal negara bekerja dari dalam.

Pengalaman sebagai akademisi ekonomi sekaligus birokrat membuatnya memiliki modal teknokratis yang kuat.

Pasar pun membaca pergantian ini sebagai sinyal yang relatif menenangkan.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menyebut kondisi tersebut sebagai “relief rally” karena risiko ekstrem atau tail risk dinilai mengecil.

Investor berharap kesinambungan kebijakan dan kredibilitas fiskal tetap terjaga.

Namun, justru di sinilah persoalannya.

Indonesia tidak sedang membutuhkan Menteri Keuangan yang sekadar memahami angka.

Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang berani mengatakan “tidak” ketika angka-angka tersebut mulai dipaksa tunduk kepada kepentingan politik.

Menkeu Bukan Sekadar Penjaga Kas Negara

Menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan dengan agenda belanja besar bukan pekerjaan administratif. Ia adalah posisi yang menuntut keberanian mengambil keputusan ketika kepentingan politik berhadapan dengan kesehatan fiskal.

Suahasil sekarang menghadapi pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan membaca APBN: seberapa independen ia ketika berhadapan dengan agenda besar pemerintah?

Di sinilah label teknokrat harus dibuktikan.

Program pemerintah membutuhkan anggaran. Infrastruktur membutuhkan anggaran.

Subsidi membutuhkan anggaran. Pertahanan membutuhkan anggaran. Pembangunan daerah membutuhkan anggaran.

Tetapi negara tidak memiliki mesin pencetak uang yang bebas tanpa konsekuensi.

Setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini memiliki konsekuensi terhadap ruang fiskal besok. Setiap kebijakan penerimaan yang terlalu agresif dapat menekan dunia usaha.

Sebaliknya, penerimaan yang lemah akan membuat pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan.

Maka Menteri Keuangan tidak boleh hanya menjadi bendahara yang mencari uang untuk membiayai seluruh keinginan pemerintah.

Ia harus menjadi penjaga keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan negara dan apa yang sanggup dibayar negara.

Tantangan itu semakin penting karena pasar akan mengawasi bagaimana Suahasil menjaga disiplin fiskal di tengah agenda belanja pemerintahan Prabowo.

Kontan juga mencatat bahwa keberlanjutan kebijakan dan kredibilitas fiskal menjadi perhatian utama investor.

Jika Suahasil hanya mengikuti arus, maka pengalaman teknokratiknya kehilangan makna.

Tetapi jika ia mampu menggunakan keahliannya untuk mengoreksi kebijakan yang memang perlu dikoreksi, di situlah kepemimpinannya mulai terlihat.

Ada satu kekhawatiran yang tidak boleh dianggap remeh: apakah Menteri Keuangan baru akan menjadi penjaga APBN atau sekadar pelaksana keputusan politik?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan publik yang wajar.

Apalagi pergantian Purbaya berlangsung di tengah berbagai spekulasi mengenai dinamika internal Kementerian Keuangan.

DetikFinance melaporkan adanya isu persoalan koordinasi internal, termasuk terkait Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suahasil sendiri membantah adanya persoalan internal dengan menjawab singkat, “Aman, aman.”

Pada saat yang sama, perubahan besar terhadap sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa hari sebelum pergantian Menteri Keuangan juga menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi Suahasil.

Ia menyatakan akan melihat terlebih dahulu keputusan dan landasan hukum terkait perombakan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut.

Di sinilah publik seharusnya tidak terburu-buru memberikan pujian maupun vonis.

Dua sampai enam bulan pertama akan menjadi periode penting untuk melihat arah sebenarnya.

Apakah penerimaan pajak dan bea cukai diperbaiki secara serius?

Apakah kebocoran anggaran ditutup?

Apakah belanja pemerintah dievaluasi berdasarkan manfaat, bukan sekadar karena sudah masuk daftar prioritas?

Apakah defisit dijaga dengan disiplin? Dan yang paling penting, apakah Suahasil berani menyampaikan kepada Presiden ketika sebuah kebijakan secara fiskal memang tidak sehat?

Karena Menteri Keuangan yang baik bukan Menteri yang selalu berkata “bisa”.

Kadang-kadang, justru keberanian berkata “tidak bisa” adalah bentuk pengabdian yang paling mahal.

Pasar mungkin menyukai stabilitas. Pemerintah membutuhkan loyalitas. Parlemen membutuhkan koordinasi.

Namun rakyat membutuhkan satu hal yang jauh lebih sederhana: uang negara dikelola dengan masuk akal.

Suahasil Nazara memiliki modal pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman birokrasi untuk melakukan itu. Tetapi modal tersebut baru menjadi kepemimpinan jika disertai keberanian.

Jabatan Menteri Keuangan bisa diberikan Presiden. Kepercayaan pasar bisa datang dalam sehari. Tetapi kredibilitas fiskal tidak lahir dari pelantikan.

Ia dibangun melalui keputusan-keputusan sulit.

Maka jangan buru-buru bertanya apakah Suahasil akan menjadi lebih baik daripada Purbaya, atau apakah ia akan membawa kembali gaya Sri Mulyani.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: ketika kepentingan politik bertabrakan dengan kesehatan APBN, di sisi mana Suahasil akan berdiri?

Di situlah sejarah akan menilai.

Bukan dari pidato pelantikan.

Bukan dari gelar akademik.

Bukan pula dari seberapa ramah pasar menyambutnya.

Tetapi dari keberaniannya menjaga uang rakyat ketika tekanan datang dari segala arah.

Nilai dari keputusan yang ia ambil ketika harus memilih antara menyenangkan kekuasaan atau menyelamatkan kesehatan fiskal negara.[dit]