Sudaryono Jualan Citra atau Benahi Sistem MBG? Kok Rajin Banget Ngiklan!

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Karena itu, ukuran keberhasilannya semestinya sederhana: makanan sampai kepada penerima, kualitasnya terjaga, gizinya terpenuhi, dan pelaksanaannya aman.

Namun belakangan muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: mengapa program pemerintah ini terlihat begitu sibuk mengiklankan dirinya sendiri?

Pertanyaan tersebut mengemuka setelah pemberitaan mengenai belanja iklan berbayar di platform Meta oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

Tempo pada 22 September 2026 menyoroti aktivitas iklan mengenai MBG pada akun media sosial Sudaryono dan mempertanyakan tujuan serta sasaran publisitas tersebut.

Berdasarkan data Meta Ad Library yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, nilai belanja iklan yang dikaitkan dengan akun Sudaryono disebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Angka ini tentu bukan sekadar biaya membuat unggahan media sosial biasa.

Ini adalah belanja untuk memastikan pesan tertentu menjangkau lebih banyak orang melalui mekanisme iklan digital.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Ketika program publik mulai sibuk menjual citra

Iklan pada dasarnya bukan sesuatu yang haram bagi pemerintah. Negara membutuhkan komunikasi publik.

Masyarakat perlu mengetahui program apa yang sedang berjalan, siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, dan ke mana harus mengadu jika terjadi persoalan.

Tetapi komunikasi publik berbeda dengan promosi citra.

Ketika uang digunakan untuk memperluas pesan keberhasilan sebuah program, publik berhak bertanya: informasi apa yang sebenarnya sedang dibeli?

Apakah masyarakat sedang diberi informasi mengenai mekanisme MBG? Ataukah yang sedang diperkuat adalah persepsi bahwa program tersebut berhasil?

Pertanyaan itu semakin relevan ketika pada saat bersamaan MBG masih menghadapi sorotan terkait pelaksanaan di lapangan, termasuk laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan di sejumlah daerah.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya tidak hanya memperbanyak konten yang menunjukkan makanan dibagikan kepada siswa.

Publik juga membutuhkan informasi tentang standar keamanan pangan, evaluasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pengawasan, penanganan keluhan, serta tindakan korektif apabila terjadi masalah.

Sebab sebuah program publik tidak menjadi lebih baik hanya karena lebih sering muncul di layar ponsel.

Ia menjadi lebih dipercaya ketika hasilnya bisa diperiksa.

Meta sendiri menyediakan Ad Library yang memungkinkan publik menelusuri iklan dan, untuk kategori tertentu, melihat informasi mengenai pengiklan serta belanja iklan.

Artinya, transparansi digital semestinya berjalan beriringan dengan transparansi anggaran dan pertanggungjawaban program.

AI boleh kreatif, tetapi jangan menggantikan akal sehat

Persoalan lain muncul dari iklan MBG yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pada 17 Februari 2025, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam pembuatan iklan tersebut merupakan bagian dari kreativitas.

Ia juga menegaskan bahwa tidak semua produk kementeriannya dibuat menggunakan AI.

Secara teknologi, menggunakan AI tentu bukan persoalan dengan sendirinya.

Dunia kreatif sedang berubah dan pemerintah pun boleh mengeksplorasi teknologi baru.

Namun pertanyaan publik tidak berhenti pada kata “bisa”.

Pertanyaannya adalah: mengapa dibuat dengan cara tersebut, berapa biayanya, apa hasilnya, dan apakah pilihan itu paling tepat untuk sebuah kampanye layanan publik?

Kritik terhadap iklan AI MBG juga muncul karena sebagian pengguna media sosial menilai pemerintah seharusnya dapat melibatkan pekerja kreatif dan animator lokal.

Tirto mencatat adanya kritik mengenai detail visual yang dianggap tidak tepat serta pertanyaan tentang alasan penggunaan AI dalam produksi iklan tersebut.

Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. AI tidak otomatis membuat komunikasi pemerintah lebih efektif.

Begitu pula iklan berbayar tidak otomatis membuat sebuah program lebih berhasil.

Yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah bukan seberapa sering MBG muncul dalam iklan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.

Jika anggaran publik digunakan untuk komunikasi, maka komunikasi itu harus menjelaskan, bukan sekadar memoles. Jika terjadi masalah, masalah itu harus dibicarakan, bukan ditenggelamkan oleh konten keberhasilan.

MBG bukan produk komersial yang membutuhkan konsumen untuk membeli.

MBG adalah program publik yang menggunakan sumber daya negara dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, publik berhak melihat bukan hanya gambar anak-anak tersenyum menerima makanan, tetapi juga angka, audit, evaluasi, standar keamanan, dan keberanian pemerintah mengakui kekurangan.

Sebab pada akhirnya, program pemerintah tidak membutuhkan terlalu banyak iklan untuk membuktikan dirinya. Program yang benar-benar bekerja akan berbicara melalui hasil.

Dan jika yang semakin banyak justru iklannya, sementara pertanyaan mengenai kualitas, keamanan, dan efektivitas masih terus bermunculan, wajar bila publik kembali bertanya:

MBG ini sedang memberi makan rakyat, atau sedang menjual citra pemerintah kepada rakyat?[dit]