Sudaryono Sebut Ada Medsos Dikendalikan Oligarki yang Tak Ingin Prabowo Memerintah, Komdigi Kemana Aja?

DEMI Indonesia yang baik dan sehatnya literasi Media Digital kita, pernyataan Kepala BGN Sudaryono soal medsos yang dikendalikan Robot, Oligarki, dan Koruptor mendominasi 60% dan katanya mereka tidak ingin Pemerintahan Prabowo berjalan baik dan terus menjabat.

Jadi saya bertanya-tanya:

Apakah Komdigi Tidak Bekerja untuk Mengawasi?

Apakah Komdigi Membiarkan Media Oligarki, Robot, dan Koruptor Merajalela?

Tentu, Komdigi harus bereaksi dan memberantas nya demi Kesehatan Media Digital Indonesia di Era Presiden Prabowo Subianto ini.

Ruang publik memang tidak pernah steril dari kritik. Justru kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap negaranya sendiri.

Pemerintah boleh membantah, pejabat boleh memberikan klarifikasi, dan pendukung pemerintah tentu memiliki hak untuk melawan narasi yang dianggap keliru.

Namun, ada satu hal yang seharusnya tidak boleh hilang dari perdebatan politik: bukti.

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial justru membuka pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar soal akun robot.

Sudaryono menyebut kemungkinan lebih dari 60 persen isi media sosial bukan berasal dari manusia.

Ia kemudian mengaitkan akun robot tersebut dengan oligarki dan koruptor yang disebut tidak menginginkan Prabowo terus memimpin Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Partai Gerindra dan kemudian beredar luas di media sosial.

“Namun sekarang ini mungkin 60 persen lebih itu isinya bukan orang, sehingga apa yang ramai di masyarakat kita ini kemudian ditentukan oleh yang bukan orang ini. Hari ini mau ramein apa itu kemudian yang bukan orang yang namanya robot,” kata Sudaryono.

Pernyataan tersebut sah menjadi bagian dari ruang politik. Tetapi ketika angka 60 persen disebut, publik berhak bertanya: dari mana angka itu berasal?

Apakah berdasarkan pemantauan Komdigi?

Apakah ada kajian forensik digital?

Platform mana yang dianalisis?

Berapa jumlah akun yang diperiksa?

Bagaimana metode membedakan akun manusia dengan bot?

Dan yang paling penting, apakah terdapat bukti yang menghubungkan akun-akun tersebut dengan oligarki atau koruptor tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru itulah fungsi kritik dalam negara demokrasi.

Komdigi Kemana?

Di titik inilah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi relevan untuk dimintai penjelasan.

Komdigi sendiri telah menunjukkan bahwa aktivitas bot dan akun tidak autentik memang merupakan persoalan nyata di ruang digital.

Pada Juni 2026, Komdigi mengungkap operasi spam judi online yang menggunakan akun tidak autentik dan mesin otomatis di berbagai platform media sosial.

Pemerintah bahkan menyebut pola tersebut semakin terorganisir dan lintas platform.

Artinya, keberadaan bot bukan sesuatu yang mustahil. Persoalannya adalah jangan sampai fakta bahwa bot memang ada kemudian digunakan untuk membenarkan semua klaim bahwa kritik terhadap pemerintah berasal dari bot.

Itu dua persoalan berbeda.

Jika benar lebih dari 60 persen percakapan media sosial merupakan aktivitas nonmanusia, publik layak mendapatkan penjelasan metodologis.

Jika benar terdapat jaringan yang mengendalikan akun-akun tersebut untuk menyerang Presiden, publik juga berhak mengetahui hasil penelusurannya.

Sebab tanpa data, angka 60 persen tetap berada pada wilayah klaim. Demikian pula tudingan mengenai oligarki dan koruptor perlu dibuktikan, bukan sekadar dilempar ke ruang publik.

Komdigi tidak harus menjadi pembela pemerintah. Komdigi juga tidak harus menjadi pembela pengkritik pemerintah. Yang dibutuhkan publik adalah penjelasan berbasis data.

Di sinilah negara diuji.

Jika kritik memang dimanipulasi oleh jaringan bot, bongkar mekanismenya. Jika ditemukan operasi terkoordinasi, ungkap bukti dan pola kerjanya.

Tetapi jika kritik ternyata berasal dari warga nyata yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah, jangan pula kritik tersebut otomatis dicurigai sebagai operasi politik.

Demokrasi akan kehilangan makna jika setiap kritik dianggap sebagai rekayasa, sementara setiap pembelaan dianggap sebagai kebenaran.

Masyarakat tidak membutuhkan perang antara “pendukung” dan “pengkritik” di media sosial. Masyarakat membutuhkan informasi yang bisa diperiksa.

Karena itu, pertanyaan sederhananya bukan siapa yang paling ramai di media sosial.

Pertanyaannya: siapa yang punya data, siapa yang melakukan verifikasi, dan siapa yang berani membuka buktinya?

Komdigi, dalam kapasitasnya sebagai institusi yang mengawasi ruang digital, memiliki posisi penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Sebab kalau benar ruang digital sedang dipenuhi robot, publik perlu tahu.

Tetapi kalau klaim itu sendiri belum dibuktikan, publik juga berhak mengatakan: tunjukkan datanya.

Kritik bukan musuh negara. Kritik adalah salah satu cara masyarakat memastikan negara tidak berjalan tanpa pengawasan.

Jika benar lebih dari 60 persen percakapan di media sosial didominasi akun robot, sebagaimana disampaikan Sudaryono, lalu selama ini Komdigi ke mana?

Apakah aktivitas akun-akun tersebut tidak terdeteksi dalam pengawasan ruang digital?

Atau sebenarnya Komdigi sudah mengetahui adanya aktivitas tersebut, tetapi belum membuka hasil pemantauan dan verifikasinya kepada publik?

Jika memang terdapat jaringan bot yang digunakan untuk membentuk opini politik, siapa yang mengidentifikasinya, bagaimana metodenya, dan apa bukti yang dimiliki?

Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar klaim.

Sebab jika ruang digital benar-benar sedang dibanjiri akun robot, pertanyaan berikutnya sederhana: mengapa publik baru mengetahuinya setelah seorang pejabat mengungkapkan angka 60 persen?[dit]