Sudaryono Sudah Tidak Sanggup Lagi Memikul Beban BGN?

JABATAN bukan sekadar kursi. Ia adalah beban tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula tuntutan untuk berani berdiri paling depan ketika persoalan muncul.

Karena itu, ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang kali diterpa persoalan, pertanyaan publik sebenarnya sederhana: siapa yang bertanggung jawab, dan apakah para pengelolanya benar-benar mampu melakukan evaluasi?

Di titik inilah nama Sudaryono ikut menjadi sorotan.

Kritik terhadap Sudaryono bukan semata karena kasus keracunan MBG menjadi ramai.

Persoalannya jauh lebih mendasar: bagaimana seorang pejabat merespons ketika program yang berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah menghadapi masalah serius.

Ketika muncul kecenderungan menunjuk pihak lain—mulai dari orang tua, guru, hingga wartawan—publik tentu berhak bertanya: apakah persoalannya memang berada pada pihak-pihak tersebut, atau justru ada masalah dalam tata kelola program yang harus dibenahi dari dalam?

Keracunan dalam program makanan yang menyasar masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, bukan perkara kecil.

Setiap laporan harus diperlakukan sebagai alarm untuk mengevaluasi standar keamanan pangan, distribusi, pengawasan dapur, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Pemerintah tidak boleh hanya sibuk menjelaskan bahwa program tersebut memiliki tujuan baik. Tujuan baik tidak otomatis membuat pelaksanaan menjadi benar.

Justru semakin mulia sebuah program, semakin ketat pula evaluasinya.

Wartawan yang memberitakan kasus keracunan tidak menciptakan persoalan.

Orang tua yang mempertanyakan keamanan makanan anaknya juga bukan penyebab masalah.

Guru yang menyampaikan kondisi di lapangan pun tidak seharusnya diposisikan sebagai musuh.

Mereka adalah bagian dari mata publik.

Kalau pemberitaan dianggap membuat masalah terlihat lebih besar, mungkin persoalannya bukan pada pemberitaan. Bisa jadi persoalannya adalah masalah tersebut memang sudah cukup besar untuk diberitakan.

Pers di ruang publik tidak bertugas membuat pejabat nyaman. Pers bertugas memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak dikubur di balik narasi keberhasilan.

Sudaryono tentu berhak memberikan penjelasan dan membantah tudingan yang dianggap tidak benar. Namun, seorang pejabat publik juga harus siap menghadapi pertanyaan yang tidak menyenangkan.

Sebab tanggung jawab tidak boleh bekerja seperti permainan lempar bola.

Ketika berhasil, semua orang ingin disebut sebagai bagian dari keberhasilan. Tetapi ketika gagal, jangan sampai kesalahan berubah menjadi pencarian kambing hitam.

Publik justru menunggu sesuatu yang jauh lebih sederhana: akui jika ada kekurangan, cari sumber masalahnya, perbaiki sistemnya, lalu pastikan kejadian serupa tidak berulang.

Itulah kepemimpinan.

Kalau setiap kritik dijawab dengan mencari siapa yang harus disalahkan, lama-lama yang hilang bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki program.

Masyarakat pada akhirnya dapat menilai sendiri. Apakah Sudaryono masih mampu memikul beban tanggung jawab di tengah berbagai persoalan BGN, atau justru sudah mulai kewalahan menghadapi tekanan yang datang dari program sebesar MBG?

Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan kemarahan.

Jawabannya cukup ditunjukkan melalui kinerja, keberanian mengevaluasi, dan kesediaan bertanggung jawab.

Sebab seorang pemimpin tidak diuji ketika programnya dipuji.

Pemimpin diuji ketika programnya bermasalah—dan ia tetap berdiri paling depan untuk memperbaikinya.[dit]