Sufmi Dasco Diminta Awasi Penyimpangan di BUMN, Salah Satunya di Pupuk Indonesia

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) tengah menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Holding BUMN Pupuk Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua DPP KAMAKSI, Joko Priyoski dalam keterangan tertulisanya yang diterima redaksi, Kamis (22/5/2025).

Keterangan tetulis tersebut sekaligus dalam rangka memperingati Bulan Reformasi yang jatuh pada bulan Mei ini.

Joko Priyoski menyerukan agar semangat reformasi 1998 kembali ditegakkan dalam pengelolaan jabatan publik, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Aktivis 98 ini menegaskan pentingnya menempatkan para direktur dan komisaris BUMN dari kalangan profesional yang bersih, memiliki rekam jejak baik, dan berasal dari putra-putri terbaik daerah di seluruh Indonesia.

"Jabatan publik, termasuk di BUMN, tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan," ungkap Aktivis yang akrab di sapa Jojo ini.

Jojo juga mengaku bahwa pihaknya menerima berbagai laporan mengenai dugaan praktik transaksional dalam proses penunjukan pejabat BUMN.

"Kami mendengar adanya pejabat atau calon pejabat yang diduga membayar sejumlah oknum pengurus partai politik agar direkomendasikan menjadi Direktur atau Komisaris. Ini jelas menciderai cita-cita reformasi," kata aktivis yang akrab disapa Jojo ini.

Sedangkan terkait dugaan penyelahgunaan kewenangan di lingkungan Holding BUMN Pupuk Indonesia, Jojo menyoroti adanya dugaan Penunggakan pembayaran kepada anak atau cucu perusahaan BUMN tersebut.

Penunggukan tersebut diduga dimelibatkan DR, anak dari pejabat tinggi di Holding BUMN Pupuk Indonesia. DR diduga aktif menginisiasi bisnis di lingkungan Pupuk Indonesia.

Yang bersangkutan diduga mendapatkan akses bisnis karena direkomendasikan langsung oleh ayahnya yang menjabat sebagai direktur di holding.

"Kasus ini sedang kami dalami. Jika data lengkap, kami akan membuat laporan resmi ke KPK dan juga menyampaikan laporan terbuka kepada publik melalui media," ujar Jojo.

Dalam keterangan tertulisnya KAMAKSI juga meminta perhatian perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto serta Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawasi dugaan penyimpangan ini di lingkungan BUMN.

"Kami berharap reformasi tidak keluar dari relnya. Saatnya kita kembali ke semangat awal: bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat," pungkas Jojo.[zul]