Survei MBG Tampilkan Dua Wajah Berbeda

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang berhadapan dengan sebuah paradoks yang sulit diabaikan.

Di satu sisi, survei menggambarkan program ini sebagai salah satu kebijakan yang paling disukai publik.

Namun di sisi lain, survei berbeda justru menemukan ketidakpuasan masyarakat berada di atas tingkat kepuasan.

Lalu, wajah publik yang mana yang sebenarnya sedang kita lihat?

Perbedaan hasil survei semestinya tidak buru-buru diperlakukan sebagai persoalan siapa yang benar dan siapa yang keliru.

Justru di situlah persoalan pentingnya. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persepsi terhadap MBG tidak sesederhana klaim keberhasilan ataupun narasi kegagalan.

Di balik setiap persentase, terdapat pengalaman masyarakat yang berbeda.

Ada penerima manfaat yang merasa terbantu, tetapi ada pula yang mungkin melihat persoalan dari kualitas makanan, ketepatan sasaran, distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan.

Karena itu, membaca keberhasilan MBG hanya dari satu angka survei berisiko membuat kita kehilangan gambaran yang lebih utuh.

Sebaliknya, menjadikan satu hasil survei sebagai bukti bahwa publik kecewa juga sama problematisnya.

Yang jauh lebih penting adalah membaca mengapa dua survei dapat memotret wajah publik yang begitu berbeda.

Sebab, ketika angka berbicara dengan dua suara, tugas kita bukan memilih suara yang paling nyaman didengar, melainkan mencari realitas yang berada di balik keduanya.

Lantas, mana yang benar?

Pertanyaan itu sebenarnya kurang tepat. Sebab survei bukanlah palu hakim yang menentukan siapa benar dan siapa salah. Survei adalah alat untuk membaca opini masyarakat pada waktu, kelompok, pertanyaan, dan konteks tertentu.

Dalam pantauan Si Fakta dari berbagai sumber media, perbedaan hasil antara Median dan Poltracking Indonesia justru layak dibaca sebagai alarm bahwa persepsi publik terhadap MBG tidak sesederhana angka dukungan atau penolakan.

MBG Disukai, Tetapi Bukan Berarti Tanpa Kritik

“Lima alasan tertinggi publik menyatakan puas terhadap pemerintah ialah, pertama, MBG Bermanfaat (11,1 persen). Kedua, program mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya (9,2 persen),” ungkap Median dalam laporan surveinya, dikutip Selasa (1/9/2026).

Angka tersebut tentu tidak bisa dianggap kecil. MBG memperoleh tingkat kesukaan 38,4 persen, jauh di atas Sekolah Rakyat yang berada pada angka 15,7 persen.

Bahkan 36,1 persen responden menginginkan MBG diteruskan.

Namun, di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.

Sebanyak 34,2 persen responden justru meminta program diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilanjutkan.

Ada pula 24,6 persen yang menginginkan penghentian total, sementara 5,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Artinya, dukungan terhadap MBG ternyata tidak identik dengan persetujuan tanpa syarat.

Masyarakat bisa menyukai gagasan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi pada saat yang sama mempertanyakan bagaimana makanan itu diproduksi, didistribusikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Ini adalah hal penting yang kerap hilang ketika angka survei hanya dipajang sebagai prestasi politik.

MBG juga tercatat berada di posisi kedelapan sebagai masalah prioritas ketika responden diberi pertanyaan terbuka. Sebanyak 3,0 persen responden menilai program tersebut menimbulkan pemborosan dan kurang tertata.

Dengan demikian, survei Median sebenarnya tidak sedang mengatakan bahwa semua masyarakat puas terhadap MBG.

Survei itu justru menunjukkan adanya penerimaan sekaligus kritik.

Dan menurut saya, justru bagian kedua inilah yang tidak boleh diabaikan.

Sebuah program publik bernilai besar tidak cukup hanya populer. Ia harus efektif, aman, tepat sasaran, efisien, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan.

Ketika Poltracking Memperlihatkan Wajah yang Berbed

Hasilnya berbanding terbalik.

Sebanyak 44,6 persen responden menginginkan MBG dihentikan, sedangkan 42,1 persen meminta program tersebut tetap berjalan.

Lebih jauh lagi, 49,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap MBG. Sementara yang menyatakan puas berada di angka 46,4 persen.

"Yang menilai sangat tidak puas dan kurang puasnya sekarang sudah lebih tinggi, yaitu 49,2 persen mengatakan tidak puas, sementara yang puas 46,4 persen," ucap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR secara daring di kanal YouTube Poltracking Indonesia TV, Senin (31/8/2026).

Di titik ini, publik seharusnya tidak buru-buru memilih survei mana yang ingin dipercaya hanya karena angkanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sebab perbedaan tersebut mempunyai penjelasan metodologis yang masuk akal.

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Riau, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa perbedaan hasil dapat dipengaruhi waktu, desain pertanyaan, karakteristik responden, dan konteks ketika survei dilakukan.

“Ada faktor waktu, desain pertanyaan, karakteristik responden, dan konteks ketika survei dilakukan,” ungkap Agung saat dihubungi Tirto, Selasa (1/9/2026).

Pernyataan tersebut semestinya menjadi kunci membaca dua survei tadi.

Jeda pengambilan data antara Median dan Poltracking memang tidak terlalu panjang.

Namun, dalam isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, perubahan pengalaman publik dalam hitungan minggu tetap dapat memengaruhi persepsi.

Terlebih MBG bukan sekadar wacana kebijakan. Program tersebut hadir langsung di meja makan penerima manfaat.

Karena itu, pengalaman masyarakat terhadap kualitas makanan, distribusi, ketepatan sasaran, pengelolaan, hingga persoalan yang muncul di lapangan dapat membentuk penilaian publik secara cepat.

Dan di sinilah pemerintah seharusnya berhati-hati.

Jangan sampai angka survei yang positif digunakan untuk membungkam kritik.

Sebaliknya, jangan pula angka ketidakpuasan digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat telah menolak MBG.

Keduanya sama-sama berbahaya.

Jangan Jadikan Survei Sebagai Alat Pembenaran

Pelajaran utamanya adalah bahwa publik dapat mendukung tujuan sebuah program sekaligus kecewa terhadap pelaksanaannya.

Agung Wicaksono pun menyampaikan bahwa masyarakat bisa mendukung tujuan MBG karena manfaatnya, tetapi tetap mengkritik pelaksanaannya.

Logika tersebut sangat masuk akal.

Seorang orang tua, misalnya, bisa saja setuju anak-anak memperoleh makanan bergizi secara gratis.

Tetapi ketika menemukan kualitas pelayanan yang buruk, distribusi bermasalah, atau pengelolaan yang dianggap tidak tertata, dukungan terhadap tujuan program belum tentu berubah menjadi kepuasan terhadap pelaksanaannya.

Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara popularitas kebijakan dan kualitas kebijakan.

Popularitas hanya menjawab apakah masyarakat menyukai sebuah program.

Kualitas menjawab pertanyaan yang jauh lebih sulit: apakah program itu benar-benar bekerja?

MBG tidak boleh berhenti pada pertanyaan, “Apakah masyarakat suka?”

Pertanyaan berikutnya harus lebih keras: apakah manfaatnya sampai kepada mereka yang membutuhkan?

Apakah kualitasnya konsisten?

Apakah pengawasannya berjalan?

Apakah anggarannya digunakan secara efisien?

Dan apakah keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti?

Jika pemerintah hanya sibuk merayakan angka kepuasan, sementara kritik di lapangan dianggap sebagai gangguan, maka survei justru kehilangan fungsi pentingnya sebagai cermin.

Padahal cermin tidak selalu menunjukkan wajah yang ingin kita lihat.

Kadang ia memperlihatkan sesuatu yang perlu diperbaiki.

Perbedaan hasil Median dan Poltracking seharusnya tidak dijadikan arena perang narasi politik. Pemerintah tidak perlu panik terhadap survei yang menunjukkan ketidakpuasan.

Begitu pula kelompok yang kritis terhadap MBG tidak perlu menjadikan satu angka survei sebagai bukti bahwa program tersebut sepenuhnya gagal.

Yang jauh lebih penting adalah membaca keduanya secara dewasa.

Median memperlihatkan bahwa manfaat MBG dirasakan dan program tersebut memiliki tingkat kesukaan yang tinggi.

Poltracking memperlihatkan bahwa pada periode berikutnya terdapat ketidakpuasan yang cukup besar dan sebagian responden bahkan menginginkan program dihentikan.

Dua kenyataan itu bisa hidup bersamaan.

Justru di situlah wajah sebenarnya dari opini publik.

Masyarakat bukan blok yang seragam. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan ukuran kepuasan yang berbeda-beda.

Karena itu, pemerintah semestinya tidak mencari survei yang paling menyenangkan telinga.

Pemerintah membutuhkan survei yang paling mampu menunjukkan titik mana yang harus diperbaiki.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh apakah Median lebih optimistis atau Poltracking lebih kritis.

Nasib program itu akan ditentukan oleh apa yang dirasakan masyarakat ketika program tersebut benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Survei boleh berbeda wajah. Tetapi kebijakan publik harus tetap berani melihat semuanya.

Sebab bagi masyarakat, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam perdebatan angka.

Yang mereka butuhkan sederhana: makanan yang bergizi, aman, tepat sasaran, dan program yang dikelola dengan benar.

Apalagi dengan gambaran terbaru semakin relevan untuk 'MBG Dipertanyakan " jika melihat dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada 1 September 2026.

Para santri diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program MBG.

Keluhan seperti mual dan muntah mulai muncul setelah makan, kemudian sejumlah santri dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan.

Jumlah korban dalam laporan awal terus berkembang. Hingga 2 September 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyebut sebanyak 293 santri telah mendapat perawatan di rumah sakit.

Namun, penyebab pasti kejadian tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Peristiwa ini tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa program MBG secara keseluruhan gagal.

Tetapi kasus tersebut menjadi pengingat bahwa ketika sebuah program menyangkut makanan yang dikonsumsi secara massal, ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada seberapa banyak masyarakat menyukainya.

Keamanan pangan, kualitas menu, proses distribusi, pengawasan, hingga respons ketika terjadi masalah justru menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari keberhasilan program.

Dengan kata lain, survei dapat menunjukkan bagaimana masyarakat menilai MBG, sementara peristiwa di lapangan menunjukkan apa yang masih harus diperbaiki.

Keduanya perlu dibaca secara bersamaan agar pemerintah tidak hanya mengetahui apakah publik mendukung MBG, tetapi juga memahami mengapa sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap pelaksanaannya.[dit]