Syaiful Huda: Usulan Kategorikan Orang Tanpa Rumah Sebagai Miskin Perlu Kajian Mendalam

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menilai usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memasukkan orang yang tidak memiliki rumah ke dalam kategori miskin memerlukan kajian mendalam.

Menurutnya, tidak memiliki rumah belum tentu disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, melainkan bisa karena alasan kenyamanan atau faktor budaya.

“Kalangan Gen Z banyak yang memilih menyewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan, seperti dekat dengan tempat kerja dan pusat hiburan. Apakah mereka layak kita kategorikan sebagai miskin?” ujar Huda, Kamis (19/12/2024).

Huda juga menyoroti fenomena di pedesaan, di mana banyak warga yang memilih tinggal bersama keluarga besar meskipun memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah sendiri.

“Mereka memiliki pekerjaan tetap dan akses untuk memiliki rumah. Apakah kondisi ini bisa langsung kita kategorikan sebagai miskin?” katanya.

Menurut Huda, definisi kemiskinan harus didasarkan pada indikator yang jelas dan disepakati bersama oleh lembaga terkait seperti Bappenas, BPS, hingga badan internasional seperti Bank Dunia dan UNDP. Ia menegaskan, perlu kejelasan apakah tidak memiliki rumah masuk dalam kategori indikator moneter atau nonmoneter dalam penghitungan kemiskinan.

“Indikator kemiskinan biasanya mencakup aspek moneter seperti pemasukan dan pengeluaran, serta nonmoneter seperti akses layanan dasar. Jadi, harus dipastikan apakah tidak memiliki rumah relevan untuk dimasukkan sebagai indikator,” jelasnya.

Legislator asal Jawa Barat VII ini menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, ia menegaskan pentingnya peta jalan (roadmap) yang jelas untuk memastikan program ini berjalan sesuai target.

“Jika ada peta jalan yang jelas, langkah pemerintah bisa lebih terarah, terhindar dari regulasi yang dilanggar, dan menghindari munculnya kontroversi yang tidak perlu,” ujarnya.

Huda menambahkan, DPR siap mengawal program ini agar tepat sasaran dan mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

“Terobosan seperti ini harus dikawal dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa memunculkan polemik yang tidak diperlukan,” pungkas Huda. [asp]