Tantangan Integritas dan Transparansi dalam Implementasi Sistem Coretax

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Penerapan sistem Coretax di Indonesia bukan sekadar melakukan migrasi teknologi digital, melainkan sebuah ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap reformasi perpajakan.

Pengamat perpajakan, Ronny Bako, menekankan bahwa stabilitas sistem adalah kunci utama.

Jika infrastruktur teknologi belum siap namun tetap dipaksakan, hal ini berisiko menciptakan persepsi negatif yang justru mencederai kredibilitas pemerintah di mata wajib pajak, dilansir pada 5 Januari 2026.

Reformasi tidak boleh hanya berfokus pada penguatan pengawasan berbasis data semata. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keamanan perlindungan data pribadi dan memberikan kemudahan akses.

Tanpa jaminan keamanan yang kuat, masyarakat akan merasa terancam, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan sukarela dalam jangka panjang.

Ada kekhawatiran bahwa resistensi terhadap sistem digital yang belum matang akan mendorong masyarakat kembali ke transaksi tunai guna menghindari pantauan sistem.

Fenomena ini tentu berlawanan dengan visi reformasi yang ingin memperluas basis pajak. Oleh karena itu, diperlukan masa transisi yang dibarengi dengan sosialisasi masif agar Coretax benar-benar menjadi fondasi kemajuan, bukan beban baru bagi rakyat.[dit]