Target Mendagri: Pengungsi Bencana Sumatera Tinggalkan Tenda Sebelum Lebaran 2026

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menetapkan target ambisius dalam penanganan penyintas bencana.

Ia menargetkan seluruh pengungsi di wilayah Sumatera tidak lagi tinggal di tenda darurat sebelum perayaan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara penyerahan ambulans untuk daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Fokus pada Kesehatan Fisik dan Mental

Pemerintah mendorong percepatan pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Menurut Tito, durasi tinggal di tenda yang terlalu lama berisiko memicu persoalan kesehatan serius dan gangguan psikologis, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kami juga menarget sebelum Lebaran tidak ada lagi yang di tenda. Jangan terlalu lama di tenda karena tidak bagus untuk kesehatan mental, tidak bagus kesehatan fisik,” ujar Tito.

Ia secara khusus menyoroti risiko penyakit menular yang menghantui anak-anak di lokasi pengungsian.

“Yang bahaya kalau anak-anak kena campak,” tambahnya.

Penurunan Signifikan Jumlah Pengungsi

Berdasarkan data terbaru, jumlah pengungsi telah mengalami penurunan drastis dari angka awal sekitar 12.000 orang menjadi hanya tersisa sekitar 1.600 orang. Saat ini, fokus utama pemerintah tertuju pada satu titik krusial di wilayah Langkahan, Aceh Utara.

“Cepat sekali berkurang, dari 12.000 sekarang tinggal sekitar 1.600-an. Saya minta dalam waktu sekitar 10 hari hunian sementaranya sudah jadi,” tegas Mendagri.

Tito juga melaporkan bahwa berbagai indikator layanan dasar di wilayah terdampak, seperti listrik, komunikasi, fasilitas kesehatan, dan distribusi BBM, sudah mulai mendekati kondisi normal.

Apresiasi dan Catatan dari DPR

Kinerja Satgas PRR mendapat respons positif dari legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menilai model koordinasi lintas sektor melalui Satgas sangat efektif untuk menangani bencana berskala masif.

“Sejauh pencapaian sampai saat ini, kinerja Satgas PRR bisa diapresiasi. Satu per satu permasalahan di lokasi bencana dapat ditangani, meskipun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak,” kata Zulfikar.

Ia menyamakan efektivitas model ini dengan penanganan tsunami di masa lalu, namun tetap memberikan catatan kritis mengenai pemulihan ekonomi lokal yang dianggap belum optimal.

“Namun saya kira saya ingin Satgas PRR untuk mempercepat juga memulihkan perputaran ekonomi lokal di lokasi bencana. Karena berdasarkan suara publik hal itu yang masih dirasa belum maksimal, sehingga bila urusan huntara kelar, maka Satgas bisa fokus kepada sektor riil masyarakat,” pungkasnya.

Zulfikar juga memastikan bahwa Komisi II akan terus mengawal penggunaan anggaran agar tetap transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.