Tekan Laju Inflasi, Mendagri Dorong Pemda Gerak Cepat

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, pada Senin (12/10/2026), demi menjaga angka inflasi year on year September 2026 yang berada di level 3,28 persen agar tidak melewati batas target 3,5 persen yang dapat berdampak langsung pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah.

Selain inflasi tahunan, catatan BPS menunjukkan adanya kenaikan pada inflasi bulanan (month to month / mtm) yang menyentuh angka 0,30 persen, naik dari bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,21 persen. Peningkatan dalam periode bulanan ini utamanya didorong oleh sektor makanan, minuman, serta tembakau.

Sementara itu, lonjakan inflasi secara YoY paling dominan dipicu oleh sektor transportasi, yang salah satunya terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat dinamika konflik geopolitik global. Meski demikian, Tito menekankan bahwa komoditas pangan tetap menjadi fokus krusial yang harus dijaga kestabilannya.

"Tapi sektor yang paling critical yang harus kita jaga betul adalah makanan minuman, karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri secara khusus menyoroti sejumlah wilayah yang mencatatkan tingkat inflasi relatif tinggi agar segera mengambil langkah antisipatif:

• Tingkat Provinsi: Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, serta Papua Tengah.

• Tingkat Kabupaten: Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, dan Kapuas.

• Tingkat Kota: Manado, Kotamobagu, Ternate, Sorong, serta Banjarmasin.

Melihat pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Oktober 2026, Tito meminta kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut untuk bergerak cepat menggandeng instansi terkait.

"Jadi untuk kita semua, daerah terutama, untuk yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya angka nasional jangan sampai kita menembus 3,5," pungkasnya. (sak)