Terkait Judi Online, Aspirasi Masyarakat PPBR Minta Pemerintah Cabut KBLI 92000

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo telah memerintahkan jajaran dibawahnya untuk memberantas judi online yang marak di masyarakat.

Perintah ini langsung direspon dengan dibentuknya tim koordinasi oleh Menkopolhukam, Budi Gunawan yang mana leading sektor penanganan dipimpin Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sekelompok aktivis mengatasnamakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) dalam perkara ini menemukan satu kode resmi berkekuatan hukum krusial yang melegalkan perjudian.

Saat konferensi pers perihal 'Apakah Perjudian Di Legalkan Secara Khusus dan Eksklusif ?' yang digelar di Barocks Cafe di Jalan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, Sabtu (16/11).

Koordinator PPKBR, Yudi Syamhudi Suyuti menjelaskan bahwa kode dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) berkode 92000.

"Kode ini menyatakan aktivitas perjudian dan pertaruhan, golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off tracking beating dan kegiatan kasino termasuk floating casino," katanya.

Diketahui, PPBR tergabung dari beberapa elemen, yakni JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Komando Barisan Rakyat/KOBRA 08, Barisan Relawan Tangguh Prabowo Subianto/BARET 08.

Pada kesempatan tersebut, Yudi juga menyebutkan dugaan penyelundupan aturan hukum dan perundang-undangan dapat diartikan sebagai perbuatan dilakukan seseorang, kelompok, organisasi mendapatkan akibat hukum tertentu, menjadi aturan hukum perundangan secara legal dan formal.

"Hingga berkekuatan hukum krusial berarti penting atau esensial menjadi legal. Hal ini terkait dengan terjadinya legalisasi aktivitas perjudian dan pertaruhan dalam KBLI 92000, namun dilakukan secara eksklusif menabrak aturan-aturan hukum dan perundangan telah berlaku," katanya.

"Sementara diduga ada kelompok-kelompok bisnis perjudian baik online maupun offline yang secara khusus dan eksklusif tidak tersentuh hukum, karena telah dilegalkan," lanjutnya.

"Dari laporan PPATK, tahun 2022 sebesar Rp104, 42 trilun rupiah, kemudian tahun 2023 sebesar Rp137,05 triliun, semester pertama 2024 sebesar Rp174,56 triliun, kenaikan sekitar 230 sekian persen,"

sambung Hartsa Mashirul selaku Indonesian Club yang turut hadir dan memberikan pandangan singkatnya. [zul]