Terkikisnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Negri Ini

NEGARA tidak runtuh hanya karena korupsi.

Negara mulai runtuh ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa hukum mampu mengalahkan korupsi.

Kalimat itu mungkin terdengar keras, tetapi itulah kenyataan yang perlahan sedang kita hadapi.

Hari ini, ancaman terbesar terhadap Indonesia bukan semata besarnya uang negara yang dicuri para koruptor, melainkan semakin menipisnya keyakinan masyarakat bahwa hukum benar-benar bekerja tanpa pandang bulu.

Kepercayaan publik adalah fondasi negara hukum. Sekali fondasi itu retak, setiap putusan pengadilan akan diperdebatkan, setiap penyidikan akan dicurigai, dan setiap konferensi pers aparat penegak hukum akan dibaca dengan rasa skeptis.

Inilah krisis yang sesungguhnya.

Ironisnya, krisis tersebut tidak lahir karena rakyat membenci hukum.

Justru sebaliknya! Rakyat masih berharap kepada hukum, tetapi harapan itu terlalu sering dipertemukan dengan berbagai polemik yang menimbulkan pertanyaan.

Mengapa perkara yang satu bergerak sangat cepat, sementara perkara lain berjalan begitu lambat?

Mengapa komunikasi antarlembaga kadang menghadirkan informasi yang berbeda?

Mengapa setiap perkara besar selalu melahirkan perdebatan mengenai prosedur, kewenangan, hingga dugaan adanya kepentingan di balik layar?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini hidup di tengah masyarakat. Dan selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan transparansi serta konsistensi, ruang publik akan terus dipenuhi spekulasi.

Di tengah situasi tersebut, perhatian masyarakat tertuju kepada dua institusi yang memegang peranan sentral dalam pemberantasan korupsi: Polri dan Kejaksaan Agung.

Sebagian pihak mencoba membangun narasi seolah-olah keduanya sedang bertanding menentukan siapa yang paling hebat.

Padahal, jika benar penegakan hukum berubah menjadi perlombaan gengsi antarlembaga, maka sesungguhnya semua telah kalah.

Korupsi bukan musuh Polri.

Korupsi juga bukan musuh Kejaksaan Agung.

Akan tetapi korupsi adalah musuh bangsa.

Karena itu, tidak boleh ada ego kelembagaan yang lebih besar daripada kepentingan negara.

Harus diakui, Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keberanian membongkar perkara-perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.

Banyak kasus yang sebelumnya dianggap sulit disentuh akhirnya berhasil dibawa ke meja hijau.

Namun, di sisi lain, Polri juga memperlihatkan kemampuan investigasi yang terus berkembang.

Dengan jaringan hingga ke daerah, dukungan teknologi forensik digital, pelacakan aset, serta investigasi keuangan, kepolisian memiliki modal besar untuk membongkar pola korupsi modern yang semakin rumit.

Masing-masing memiliki kekuatan.

Masing-masing memiliki tantangan.

Tidak ada alasan untuk saling menegasikan.

Yang dibutuhkan bangsa ini bukan persaingan, melainkan sinergi.

Belakangan, perhatian publik kembali tersedot oleh dinamika penanganan sebuah perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Terlepas dari bagaimana proses hukum itu akan berakhir, polemik yang muncul memperlihatkan satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan, bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu gelombang ketidakpercayaan.

Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi berbagai asumsi, tafsir, dan tudingan.

Sebagian mungkin tidak benar, tetapi semuanya lahir karena ruang informasi tidak segera diisi dengan penjelasan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami.

Di era digital, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta.

Itulah sebabnya integritas hari ini tidak cukup dibuktikan melalui tindakan hukum. Integritas juga harus tercermin dalam keterbukaan informasi kepada publik.

Masyarakat tidak meminta aparat membuka seluruh rahasia penyidikan.

Masyarakat hanya meminta agar informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak membuka ruang bagi lahirnya spekulasi yang justru merusak wibawa hukum.

Sebab hukum bukan hanya harus adil.

Hukum juga harus terlihat adil.

Ketika publik melihat proses yang transparan, mereka akan lebih mudah menerima apa pun hasil akhirnya.

Sebaliknya, ketika proses dipenuhi kebingungan, bahkan putusan yang benar pun akan tetap dicurigai.

Ini adalah ujian besar bagi seluruh institusi penegak hukum.

Polri harus terus menunjukkan bahwa setiap langkah penyidikan semata-mata bertumpu pada alat bukti dan ketentuan hukum.

Kejaksaan Agung juga harus membuktikan bahwa setiap keputusan diambil secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi.

Tidak ada ruang bagi kompromi terhadap integritas.

Sebab sekali masyarakat percaya bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, maka yang runtuh bukan hanya citra satu lembaga, melainkan kewibawaan negara.

Bangsa ini tidak kekurangan undang-undang.

Bangsa ini juga tidak kekurangan aparat.

Yang paling dibutuhkan adalah konsistensi.

Konsistensi bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan diproses.

Konsistensi bahwa siapa pun yang diperiksa tetap memperoleh perlindungan hak-haknya sesuai prinsip negara hukum.

Konsistensi bahwa hukum tidak berubah mengikuti arah angin politik.

Momentum ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Polri dan Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa keduanya bukan sekadar institusi yang memiliki kewenangan besar, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menjaga marwah hukum.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang lebih sering menggelar konferensi pers.

Sejarah akan mengingat siapa yang berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat kepada hukum.

Dan percayalah, kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada ribuan perkara yang berhasil diungkap.

Sebab ketika rakyat kembali percaya kepada hukum, negara menjadi kuat.

Namun ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada hukum, korupsi bukan lagi sekadar kejahatan. Ia telah berubah menjadi ancaman terhadap masa depan republik ini.

Mulailah membuktikan kepada rakyat bahwa hukum di Indonesia masih memiliki satu wajah! Yaitu adil, berani, jujur, dan tidak tunduk kepada siapa pun selain konstitusi dan keadilan.

Karena pada akhirnya, pemenang yang sesungguhnya bukan Polri. Bukan pula Kejaksaan Agung.

Pemenang yang sesungguhnya adalah rakyat Indonesia—ketika mereka tidak lagi takut hukum dipermainkan, dan tidak lagi ragu bahwa keadilan benar-benar masih hidup di negeri ini.[dit]