Terkuak! Jaringan Korupsi Iklan BJB: Pemilik PT MIP Jadi Sasaran KPK

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan korupsi mega proyek iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) kini memasuki babak baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil HDK, pemilik PT Maxima Integrasi Prima (MIP), sebagai saksi kunci untuk menggali lebih dalam aliran dana haram senilai Rp222 miliar dalam periode 2021–2023. Pemanggilan ini menegaskan bahwa penyidikan tak hanya terbatas pada pejabat internal BJB, melainkan juga menyeret agensi periklanan yang diduga ikut menikmati “fee” proyek.

Pemanggilan HDK berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 30 Juli 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan bertujuan menelisik hubungan PT MIP dengan jaringan pejabat dan agensi lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

HDK diyakini mengetahui detail kontrak, mekanisme pencairan, serta pembagian “jatah” fee iklan dalam mega proyek BJB. Keberadaan dokumen kontrak, faktur, hingga laporan keuangan PT MIP menjadi fokus utama penyidik.

Sebelum HDK, KPK telah menetapkan lima orang tersangka: Yuddy Renaldi (Direktur Utama BJB), Widi Hartoto (PPK & Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan), Ikin Asikin Dulmanan (pengendali Antedja Muliatama & Cakrawala Kreasi Mandiri), Suhendrik (pengendali BSC Advertising & Wahana Semesta), dan Sophan Jaya Kusuma (pengendali Cipta Karya Sukses Bersama). Mereka diduga mengatur skema fiktif agar dana iklan mengalir ke agensi tertentu. Keterangan HDK diharapkan mengisi titik-titik kosong terkait siapa saja yang terlibat dan sejauh mana pola “bagi-bagi kue” ini berjalan.

KPK terus memburu pengembalian aset negara dengan menelusuri aset bergerak maupun tak bergerak yang dibeli menggunakan dana hasil korupsi. Dengan pemanggilan HDK, penyidik berharap menemukan bukti kuat untuk menjerat jaringan luas di balik proyek iklan BJB.[dit]