Tewasnya Saksi Pilbup Sampang Jadi Sorotan, Anggota DPR Minta Penegakan Hukum Tegas

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET- Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti kasus tewasnya Jimmy Sugito Putra, seorang saksi dari pasangan calon (paslon) Pilbup Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh). Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan hingga tewas yang diduga memiliki kaitan dengan persaingan politik.

"Saya menyayangkan kejadian tragis ini di tengah pesta demokrasi. Kepolisian harus mengusut tuntas motif pengeroyokan terhadap saksi dari salah satu paslon," ujar Nasir dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

Kasus ini bermula dari penyerangan terhadap mobil Slamet Junaidi dan Achmad Mahfudz saat keduanya pulang dari kunjungan ke rumah Kiai Mualif di Kecamatan Ketapang, Minggu (17/11).

Meski sempat mendapat pengawalan keluar dari lokasi, kericuhan terjadi setelah rombongan meninggalkan tempat. Massa yang membawa senjata tajam menyerang Jimmy, yang akhirnya tewas akibat pengeroyokan brutal atau carok.

Nasir menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan untuk alasan apapun, termasuk persaingan politik. Ia meminta agar pelaku segera ditindak tegas.

"Siapa saja yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab secara hukum. Tindak tegas pelaku pembacokan yang menewaskan korban," tegas Nasir.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi. Kekerasan, kata Nasir, hanya akan mencederai nilai demokrasi dan menambah ketakutan di masyarakat.

"Demokrasi harus dilakukan secara damai. Kita harus kembali ke jalur etis dan demokratis, di mana perbedaan pandangan dihormati tanpa mengorbankan nyawa," jelas politisi asal Aceh ini.

Nasir menilai, insiden berdarah ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ia mengingatkan semua pihak, termasuk pasangan calon dan pendukungnya, untuk menjaga sikap agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.

"Ketidakpuasan akibat persaingan politik harus diselesaikan melalui dialog, bukan kekerasan. Pilkada seharusnya menjadi pesta rakyat yang menggembirakan, bukan malah menciptakan ketakutan," tambah Nasir.

Ia juga meminta komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan masyarakat, guna mencegah terulangnya insiden serupa.

Nasir menegaskan pentingnya penyelidikan yang transparan dan bebas dari intervensi politik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

"Jika ada anggapan bahwa kasus ini ditutupi atau dibiarkan demi kepentingan politik tertentu, itu akan menjadi pelanggaran keadilan yang serius," ujarnya.

Hingga kini, kepolisian telah mengamankan dua pelaku pengeroyokan dan masih memburu pelaku lainnya. Pilbup Sampang sendiri akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 1.344 TPS yang tersebar di 14 kecamatan.

Nasir berharap kasus ini menjadi momentum introspeksi untuk membangun budaya politik yang sehat di Indonesia. Ia mengimbau agar semua pihak menjaga etika dan integritas dalam kontestasi Pilkada serentak.

"Kita harus budayakan politik yang santun dan beradab, bukan politik anarkis yang mencederai nilai-nilai demokrasi," pungkasnya. [dnl]