Fakta Nasional

TNI Perlu Evaluasi Ketat Penggunaan Senpi Untuk Anggotanya

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan perlunya evaluasi ketat penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Seruan ini muncul setelah insiden tragis di Tol Tangerang-Merak, di mana seorang warga tewas…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Zul Jamba Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 09 January 2025 📖 1 menit
TNI Perlu Evaluasi Ketat Penggunaan Senpi  Untuk Anggotanya
Amelia Anggraini, Anggota komisi I DPR
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan perlunya evaluasi ketat penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Seruan ini muncul setelah insiden tragis di Tol Tangerang-Merak, di mana seorang warga tewas ditembak oleh oknum anggota TNI AL.

Menurut Amelia, meskipun TNI telah memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang jelas, pengawasan yang kurang ketat terhadap penggunaan senpi tetap menjadi masalah. Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan SOP untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Insiden ini mengingatkan kita bahwa pentingnya penerapan SOP dengan disiplin tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan senpi,” ujar Amelia.

Amelia juga mengkritisi penugasan pasukan elite sebagai ajudan pejabat tanpa pengawasan yang memadai. Ia menilai hal ini memiliki risiko tinggi dan perlu dievaluasi ulang.

“Dua dari tiga oknum TNI AL yang terlibat adalah prajurit Kopaska, satuan elite TNI AL, dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat,” tambahnya.

Di sisi lain, Amelia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini. Baginya, respons cepat tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

Menurutnya  proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta pemberian sanksi tegas bagi pelaku sebagai bentuk ketegasan TNI dalam menegakkan disiplin.

“Pemecatan yang tegas dan terbuka harus dilakukan untuk mencerminkan disiplin dan keadilan di lingkungan TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi peradilan militer sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tutup Amelia.[dnl]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK