Fakta Nasional

Tolak May Day Bareng Presiden, 10.000 Buruh KASBI Siap Unjuk Rasa DPR di Hari Buruh

FAKTANASIONAL.NET – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) secara resmi menyatakan tidak akan mengikuti acara May Day Fiesta di Monas yang dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Mei 2026. KASBI memilih u…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 01 May 2026 📖 2 menit
Tolak May Day Bareng Presiden, 10.000 Buruh KASBI Siap Unjuk Rasa DPR di Hari Buruh
/dok. CNN
) -->

FAKTANASIONAL.NET – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) secara resmi menyatakan tidak akan mengikuti acara May Day Fiesta di Monas yang dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Mei 2026.

KASBI memilih untuk tetap turun ke jalan secara mandiri dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk independensi gerakan buruh di tengah kondisi kesejahteraan pekerja yang dinilai masih memprihatinkan.

"Bahwa kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang," ujar Sunarno, Kamis (30/4/2026).

Alasan Menolak Bergabung ke Monas

Sunarno menjelaskan bahwa kondisi perburuhan saat ini sedang terjepit oleh skema labour market flexibility yang memudahkan pelanggaran hak-hak normatif.

Ia menilai sistem kerja saat ini semakin mengarah pada informalisasi tenaga kerja yang membuat buruh sulit mendapatkan status karyawan tetap.

"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas bareng Presiden karena kondisi perburuhan secara riil memang masih sangat memprihatinkan," tutur Sunarno.

Selain masalah regulasi, KASBI juga menyoroti fenomena "militerisme" di sektor sipil, seperti keterlibatan prajurit dalam mengurus dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai rawan praktik KKN.

10 Tuntutan Utama KASBI dan GEBRAK

Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI besok, KASBI akan membawa 10 poin tuntutan krusial sebagai berikut:

  1. Pemerintah dan DPR segera mewujudkan UU Ketenagakerjaan pro-buruh dengan melibatkan serikat buruh pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.

  2. Reformasi sistem pengupahan dan hilangkan disparitas upah. Berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat bagi kaum buruh.

  3. Jamin kepastian kerja: hapus sistem alih daya atau outsourcing, kerja kontrak, kemitraan palsu, dan pemagangan eksploitatif.

  4. Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan Konvensi ILO 190. Jamin dan lindungi buruh perempuan serta disabilitas.

  5. Sejahterakan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform, pekerja medis, dan kesehatan.

  6. Setop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan pemberangusan serikat buruh (union busting).

  7. Wujudkan pendidikan gratis serta kesehatan gratis dan berkualitas.

  8. Tegakkan supremasi sipil, jaga demokrasi, setop militerisme, kriminalisasi gerakan rakyat, dan bebaskan aktivis yang ditangkap.

  9. Jalankan reforma agraria sejati dengan salah satunya menghentikan praktik penggusuran tanah rakyat.

  10. Hentikan perang, solidaritas untuk kedaulatan rakyat Palestina, Iran, Venezuela, Kuba, dan lainnya.

Momentum Perlawanan, Bukan Sekadar Libur

Sunarno menekankan bahwa bagi KASBI, Hari Buruh bukan sekadar hari libur nasional atau perayaan seremonial.

Ia mengingatkan kembali akar historis May Day sebagai momentum refleksi atas martabat manusia di tempat kerja.

"Karakter perjuangan gerakan buruh sejati di Hari Buruh (May Day) berarti menekankan kembali pada akar historis perlawanan terhadap eksploitasi, solidaritas kelas, dan independensi gerakan," tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan kuat agar gerakan buruh tetap berdiri tegak di atas kaki sendiri. "Gerakan buruh sejati harus mandiri dan tidak 'dijinakkan' oleh kepentingan modal atau kekuasaan politik yang merugikan buruh," pungkas Sunarno.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK