Transparansi Diuji, Program MBG Diduga Gunakan Barang Ilegal Berlabel SNI Palsu

FAKTANASIONAL.NET — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menuai sorotan publik. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaannya, termasuk penggunaan alat dapur ilegal, pemalsuan label produk, hingga dugaan manipulasi asal-usul barang.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap yayasan dan mitra pelaksana program tersebut.

Menurutnya, temuan penggunaan alat dapur non-food grade, pemalsuan label halal, serta penyelewengan dalam pengadaan barang negara merupakan pelanggaran serius yang berpotensi mengancam kesehatan publik.

“Setiap penyimpangan yang berdampak pada keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program harus ditindak tegas,” tegas Uchok.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian alat dapur yang digunakan dalam program MBG diduga merupakan barang impor ilegal dari Tiongkok, yang diberi label palsu seperti logo MBG, SNI, dan “Made in Indonesia”.

Lebih lanjut, CBA menilai pengadaan alat tersebut tanpa perizinan teknis (pertek) resmi dan menggunakan dana APBN bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Uchok menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pemerintah.

Untuk memperkuat pengawasan publik, CBA mendorong pemerintah membuka saluran pengaduan publik (hotline) agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait MBG.

Selain itu, ia menyerukan audit menyeluruh terhadap yayasan dan mitra pelaksana guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar kesehatan.

Isu serupa sebelumnya mencuat setelah laporan investigasi media menunjukkan adanya dugaan bahwa wadah makan (food tray) berlogo MBG diproduksi di Tiongkok dan dilabeli seolah-olah buatan Indonesia. Praktik ini diduga merugikan produsen dalam negeri serta menimbulkan potensi kerugian negara.

“Program MBG adalah program sosial prioritas pemerintah yang tujuannya mulia. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, justru bisa menjadi celah penyimpangan,” tutup Uchok.[Dit)