Tujuh Napi Kabur di Salemba, Promosi Yoseph Jadi Kasi Binadik Cibinong Harus Dipertanyakan!

TUJUH narapidana kabur dari Rutan Salemba pada 2024 bukan sekadar catatan tentang pintu yang berhasil dibuka atau pengamanan yang ditembus.

Di balik peristiwa itu terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar:

bagaimana sistem mengevaluasi pejabat yang berada dalam rantai tanggung jawab keamanan ketika sebuah insiden serius terjadi?

Atau ada jalur khusus untuk naik jabatan?

Pertanyaan tersebut kembali muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI serta Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Senin, 28 September, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Nama Yoseph John Ferry menjadi sorotan karena rekam jejaknya di Rutan Salemba. Sebelum menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Kelas IIA Cibinong, Yoseph pernah menjadi Kepala Keamanan Rutan Salemba pada 2024.

Pada masa itulah terjadi insiden kaburnya tujuh narapidana kasus narkoba.

Di sinilah persoalan administrasi kepegawaian bertemu dengan tuntutan publik terhadap akuntabilitas.

Ketika Mutasi Menimbulkan Pertanyaan Publik

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan alasan Yoseph kemudian mendapatkan posisi di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Pertanyaan itu penting bukan karena seseorang harus otomatis kehilangan karier setelah sebuah institusi mengalami kegagalan keamanan. Prinsip keadilan tentu tidak boleh digantikan oleh penghakiman berdasarkan persepsi.

Namun, justru karena persoalannya serius, publik berhak mengetahui bagaimana evaluasi dilakukan.

Apakah insiden tersebut telah melalui pemeriksaan internal? Apakah terdapat rekomendasi tertentu terhadap pejabat yang bertanggung jawab pada saat kejadian? Apakah rekomendasi itu memengaruhi keputusan mutasi? Jika tidak, apa pertimbangan yang digunakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kebencian kepada seorang pejabat. Sebaliknya, transparansi semacam itu diperlukan agar keputusan birokrasi tidak berhenti sebagai urusan internal yang sulit dipahami masyarakat.

Yanuar juga menyinggung mekanisme mutasi dan promosi di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, mutasi tidak semestinya menjadi ajang konsolidasi, sementara promosi tidak boleh ditentukan semata berdasarkan faktor suka atau tidak suka terhadap seseorang.

Kalimat tersebut seharusnya dibaca sebagai alarm bagi sistem.

Sebab, dalam institusi pemasyarakatan, jabatan bukan sekadar posisi administratif. Kepala keamanan, kepala seksi, kepala lembaga pemasyarakatan, hingga pejabat struktural lainnya memegang tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan keamanan, pembinaan, serta pengawasan warga binaan.

Jabatan Bukan Sekadar Pergeseran Kursi

Publik tidak membutuhkan birokrasi yang hanya pandai memindahkan pejabat dari satu meja ke meja lainnya. Publik membutuhkan sistem yang mampu menjelaskan mengapa seseorang dipindahkan, mengapa seseorang dipromosikan, dan bagaimana rekam jejaknya dinilai.

Jika seorang pejabat pernah bertugas ketika terjadi insiden serius, evaluasi terhadap dirinya seharusnya menjadi bagian dari mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan berarti setiap insiden harus berujung pada hukuman atau penghentian karier. Itu wilayah pemeriksaan dan keputusan institusi yang harus didasarkan pada bukti.

Tetapi bila seseorang kemudian memperoleh jabatan baru tanpa penjelasan yang memadai mengenai hasil evaluasi atas insiden sebelumnya, ruang pertanyaan publik akan semakin lebar.

Di titik inilah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu memperlihatkan bahwa mutasi dan promosi memiliki ukuran yang jelas, objektif, terdokumentasi, serta dapat diuji secara administratif.

Sebab kepercayaan terhadap lembaga tidak dibangun dari kalimat bahwa semua prosedur telah berjalan. Kepercayaan lahir ketika prosedur tersebut bisa dijelaskan secara masuk akal kepada publik.

Kasus tujuh narapidana kabur di Rutan Salemba akhirnya bukan hanya soal tujuh orang yang melarikan diri.

Ia menjadi cermin untuk melihat bagaimana sebuah institusi memperlakukan tanggung jawab.

Ketika kegagalan terjadi, sistem harus berani bertanya. Ketika pejabat dipindahkan, sistem harus mampu menjelaskan. Ketika seseorang dipromosikan, sistem harus menunjukkan dasar pertimbangannya.

Sebab dalam negara hukum, jabatan publik bukan ruang untuk membangun kesan kebal evaluasi.

Dan bagi publik, pertanyaan paling sederhana justru sering menjadi yang paling penting:

Jika sebuah kegagalan serius pernah terjadi dalam lingkup tanggung jawab seorang pejabat, siapa yang mengevaluasi, apa hasilnya, dan mengapa keputusan karier berikutnya tetap diambil?

Jawaban atas pertanyaan itu bukan untuk menjatuhkan seseorang.

Jawaban itu diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan benar-benar bekerja berdasarkan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme.[dit]