Tuntutan Pemecatan Pejabat Bencana Sumatera: Mahfud MD Nilai Kurang Tepat

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah memicu gelombang tuntutan publik untuk memecat sejumlah pejabat berwenang. Namun, Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai bahwa tuntutan pemecatan terhadap pejabat terkait peristiwa ini kurang tepat dan cenderung emosional. Ia menjelaskan bahwa masalah kerusakan alam, seperti Hak Pengelolaan Hutan (HPH), sudah berlangsung lama dan pejabat yang bertugas saat ini hanyalah penerus kebijakan sebelumnya.

Protes Wajar Terhadap Penanganan Pascabencana

Meskipun menolak ide pemecatan, Mahfud MD menilai bahwa protes publik terhadap penanganan pascabencana oleh pemerintah adalah hal yang sangat wajar. Menurutnya, ketidakseriusan atau kurangnya kesungguhan pejabat berwenang dalam menghadapi dan mengantisipasi bencana memang patut mendapat kritikan dan protes dari masyarakat, 10 Desember 2025.

Menghindari Respons Emosional

Mantan Cawapres 2024 ini menyarankan agar publik menghindari respons yang terlalu emosional dengan menuntut mundur atau pemecatan, seperti yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, atau Kepala BNPB. Fokus harus dialihkan pada perbaikan sistem dan evaluasi kinerja nyata dalam mitigasi bencana. Tuntutan harus didasari pada upaya mengoreksi kekurangsungguhan dalam penanganan dampak dan pencegahan bencana di masa mendatang.[dit]