Wacana Diversifikasi Impor Minyak Mentah dari Rusia Perlu Kajian Matang

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, mendukung wacana diversifikasi impor minyak mentah Indonesia dari Rusia. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap rencana tersebut, khususnya terkait dampak diplomatik dan ekonomi.

“Kami mendukung diversifikasi sumber impor minyak, termasuk dari Rusia. Namun, dengan situasi global yang masih dinamis, perlu kajian matang untuk memastikan langkah ini menguntungkan posisi Indonesia dalam diplomasi dan perdagangan internasional,” ujar Ratna.

Wacana ini muncul seiring dengan status Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, yang membuka peluang kerja sama strategis dengan Rusia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa impor minyak dari Rusia bisa menjadi pilihan strategis jika memberikan manfaat ekonomi. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan impor minyak mentah dari Nigeria dan Arab Saudi.

Ratna menyoroti persoalan defisit neraca perdagangan sektor Migas yang semakin memburuk. Berdasarkan data BPS, defisit sektor ini mencapai USD1,7 miliar pada 2023 dan meningkat menjadi USD2,32 miliar pada 2024.

“Defisit ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya pembelian minyak mentah,” jelasnya.

Indonesia rata-rata mengimpor 15 juta ton minyak mentah per tahun, dengan pemasok utama berasal dari Nigeria (5,6 juta ton), Arab Saudi (4,1 juta ton), dan Azerbaijan (1 juta ton).

Menurut Ratna, jika Rusia menawarkan harga lebih kompetitif, hal ini dapat mengurangi beban impor dan menekan defisit perdagangan.

Namun, Ratna juga mengingatkan potensi tantangan diplomatik. “Kita perlu memikirkan dampak terhadap hubungan dengan negara-negara lain, seperti Singapura dan Jepang, yang memiliki hubungan ekonomi signifikan dengan Indonesia,” katanya.

Selain itu, jarak geografis Rusia yang jauh dapat meningkatkan biaya logistik. Ratna juga mencatat risiko akibat sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia, yang dapat mempersulit transaksi, termasuk akses ke sistem pembayaran internasional.

Ratna menekankan pentingnya langkah strategis dalam mengadopsi kebijakan ini. “Kita harus berhati-hati agar keputusan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merugikan posisi diplomatik dan kerja sama internasional kita,” pungkas legislator PKB dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut.[dnl]