Wacana WFH Swasta Sekali Sepekan, Pemerintah Diingatkan Tak Ganggu Target Perusahaan

FAKTANASEHAT.LY– Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi sektor swasta menuai catatan kritis. Meski dinilai sebagai langkah efisiensi energi, kebijakan ini diminta tidak mengintervensi produktivitas dan stabilitas kinerja perusahaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan instansi pemerintahan.

Pembedaan Sektor Swasta dan ASN

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menekankan bahwa pemerintah harus memiliki perhitungan matang sebelum mengetuk palu kebijakan ini. Menurutnya, tuntutan profesionalisme dan target capaian di sektor swasta sangat ketat sehingga tidak bisa disamakan dengan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya kira pemerintah harus hati-hati menerapkan program WFH. Karena kan swasta ini memiliki target-target tertentu bagi perusahaan dan setiap karyawan dibebankan juga capaian kinerjanya. Jangan sampai penerapan WFH bagi swasta mengganggu stabilitas kinerja perusahaan,” ujar Ujang dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Butuh Parameter yang Jelas

Ujang juga menyoroti pentingnya kejelasan data mengenai cakupan sektor yang akan terdampak. Tanpa batasan yang jelas, potensi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi salah satu tujuan utama kebijakan ini sulit untuk diukur secara akurat.

Ia mempertanyakan detil klasifikasi instansi dan perusahaan yang akan dilibatkan:

“Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terkena WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? Instansi dan kementerian mana saja yang terdampak (ASN) dan perusahaan swasta apa saja?” tegasnya.

Urgensi Koordinasi dengan Pelaku Usaha

Penerapan WFH bagi swasta diharapkan dilakukan secara hati-hati dan terukur. Hal ini mengingat setiap perusahaan memiliki beban kerja unik yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Lebih lanjut, Ujang menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha adalah kunci. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan positif untuk menekan harga energi justru menjadi bumerang bagi kualitas pelayanan publik dan produktivitas nasional.

Wacana ini muncul menyusul rekomendasi International Energy Agency (IEA) yang mengajak warga dunia bekerja dari rumah demi meredam harga energi, serta rencana skema pasca-Idulfitri yang tengah digodok pemerintah.