Fakta Nasional

Wakil Ketua MPR Minta Sanksi Tegas bagi Satuan Pelayanan Gizi yang Langgar Standar

FAKTANASIONAL.NET – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti persoalan standar pelayanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya temuan di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ia mendesak agar Satuan…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 26 February 2026 📖 1 menit
Wakil Ketua MPR Minta Sanksi Tegas bagi Satuan Pelayanan Gizi yang Langgar Standar
Waka MPR, Eddy Soeparno. (Dok. MPR RI)

FAKTANASIONAL.NET – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti persoalan standar pelayanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya temuan di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Ia mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang gagal memenuhi kriteria standar kesehatan dan layanan segera dievaluasi serta diberikan sanksi tegas.

Menurut Eddy, SPPG merupakan ujung tombak dalam merealisasikan agenda strategis nasional tersebut, sehingga profesionalitas dalam pengelolaan menjadi harga mati.

Eddy menekankan bahwa standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen untuk melindungi kesehatan publik, terutama para pelajar.

Ia meminta agar pemerintah tidak ragu dalam menindak SPPG yang bermain-main dengan kualitas pelayanan.

Baca Juga: Percepat Layanan Gizi Nasional, Kepala BGN: 24 Ribu SPPG Sudah Beroperasi di Seluruh Indonesia

“Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi,” ujar Eddy saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Politikus PAN ini menyatakan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari audit awal hingga mekanisme evaluasi berkala yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.

Selain pemberian sanksi, Eddy mendorong adanya transformasi sistem pengawasan di tubuh Badan Gizi Nasional.

Ia mengusulkan penguatan kelembagaan agar BGN memiliki sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau kelayakan gizi dan higienitas secara langsung.

"Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real time," tegasnya.

Sistem digital tersebut diharapkan dapat mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pengecekan kualitas bahan baku di tingkat SPPG, proses distribusi yang aman, hingga memastikan makanan sampai ke tangan penerima manfaat sesuai sasaran.

Eddy berharap BGN dapat memastikan setiap unit layanan beroperasi tanpa celah demi menjamin masa depan generasi yang lebih sehat.

Baca Juga: Jika Anggaran MBG Dialihkan, Setiap Keluarga Miskin Dapat Bantuan Rp5,68 Juta Perbulan


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK