Wamentan Sudaryono Minta Pengusaha Tani Ubah Orientasi: Jangan Berburu Proyek, Fokus Bisnis Ekspor!
FAKTANASIONAL.NET — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam Pengusaha Tani Indonesia (PTI) untuk mentransformasi orientasi bisnis mereka. Ia meminta para pengusaha tidak hanya berburu proyek pemer…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam Pengusaha Tani Indonesia (PTI) untuk mentransformasi orientasi bisnis mereka.
Ia meminta para pengusaha tidak hanya berburu proyek pemerintah, melainkan membangun ekosistem agribisnis yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berfokus pada pasar ekspor global.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono saat melantik pengurus PTI sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PTI di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/7).
Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar ini, sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah dijadikan sebagai prioritas utama nasional.
Pemerintah pun terus membuka jalan bagi berbagai produk pangan lokal untuk menembus pasar internasional.
"Kalau sekarang pemerintah sedang membuka peluang ekspor ceker ayam ke China, peluang ekspor karet ke Rusia, atau komoditas lainnya, pengusaha tani harus ikut mengambil bagian. Jangan hanya mencari akses proyek pemerintah. Bangun bisnis yang besar, bisnis yang sehat, bisnis yang berorientasi ekspor," tegas Sudaryono.
Baca Juga: Kejar Swasembada Pangan, Kementan dan BRIN Sepakati Sinergi Riset Serta Hilirisasi Pertanian
Dorong Manfaatkan Jaringan dan Anggaran Komoditas Strategis
Wamentan mengingatkan bahwa alokasi proyek pemerintah memiliki batas serta pengawasan ketat dari berbagai lembaga. Sebaliknya, pasar internasional menawarkan potensi keuntungan dan skalabilitas yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha yang mau berinovasi.
"Kita ingin pengusaha tani memakai jaringan yang kita miliki untuk membuka pasar. Peluangnya jauh lebih besar daripada hanya berebut proyek. Orientasinya harus ekspor dan menciptakan nilai tambah," ujarnya.
Baca Juga:Kejar Swasembada Bawang Putih dan Kedelai, Kementan Lakukan Penanaman Maraton
"Kalau era sekarang adalah era swasembada pangan, ya pengusaha juga harus bergerak mengikuti arah itu. Jangan justru mencari usaha yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ini momentum besar yang harus dimanfaatkan," katanya.
Guna mendukung percepatan ini, pemerintah tengah menguji dan melancarkan program pengembangan sembilan komoditas perkebunan strategis—seperti kelapa, kakao, kopi, pala, dan lada—dengan dukungan anggaran sekitar Rp9,9 triliun.
Langkah ini melengkapi keberhasilan diplomasi perdagangan sebelumnya, seperti pembukaan akses ekspor durian lokal langsung ke China.
"Kalau pemerintah sedang membangun sentra kelapa, kakao, kopi, atau pala, maka pengusaha tani harus sudah bersiap menjadi pedagang, pengolah, hingga eksportir komoditas tersebut. Peluangnya sangat besar," jelas Sudaryono.
Layanan Bersih dan Imbauan Turun ke Lapangan
Di hadapan pengurus PTI, Sudaryono juga menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk menjalankan pelayanan publik yang transparan dan bersih dari praktik percaloan atau pungutan liar.
"Kalau ada yang mengaku orang saya atau mengaku bisa mengurus sesuatu atas nama saya, laporkan saja. Tidak ada praktik seperti itu. Semua pelayanan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan," tegasnya.
Mengakhiri arahannya, ia berpesan agar para pengusaha tani tidak ragu untuk turun langsung mengidentifikasi peluang di lini terdepan produksi pertanian.
"Jangan hanya duduk di ruangan ber-AC. Kuncinya ada di lapangan, di kebun, di sawah, di tempat-tempat yang panas. Di situlah peluang usaha pertanian sebenarnya berada," pungkas Sudaryono.
melalui Rakernas I ini, sinergi antara pemerintah dan Pengusaha Tani Indonesia diharapkan makin solid untuk menciptakan ekosistem agribisnis modern yang mampu memperkuat swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Baca Juga: Sejumlah SDN Sepi Murid Baru, Komisi X DPR RI: Akibat Demografi dan Ketimpangan Mutu Sekolah
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.