Warga Tanah Tinggi Ditawari Dibangunkan Rumah Layak Huni Gratis, Disuruh Mikir Seminggu untuk Mau atau Tidaknya

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung program Rumah Layak Huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung lokasi permukiman tidak layak huni di daerah tersebut, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, selama ini kawasan Johar Baru terbilang padat penduduk, sehingga dikhawatirkan akan menciptakan berbagai permasalahan.

"Memang harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat," katanya.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, Mendagri memberikan saran kepada masyarakat setempat agar pembangunan rumah layak huni dibuat secara vertikal. Dirinya menilai, konsep tersebut lebih nyaman dan aman untuk dihuni dalam jangka panjang.

Menurutnya, banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika bersedia dibangun hunian secara vertikal, seperti struktur bangunan lebih kokoh dan lingkungan yang lebih sehat. Hal ini dinilai dapat membawa dampak positif jika dibandingkan dengan bedah rumah atau renovasi.

"Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja, karena strukturnya tidak berubah. Struktur bangunan tidak berubah dipoles-poles akhirnya, nanti setelah setahun dua tahun begitu lagi, tidak ada perubahan yang drastis," paparnya.

Namun demikian, Mendagri menyerahkan kembali semua keputusan ke masyarakat. Sebab hingga saat ini banyak warga yang hanya ingin rumahnya dibedah.

"Tapi kalau tetap seperti itu tidak apa-apa, nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain. Karena masih ada daerah-daerah di Jembatan Lima, kemudian di Palmerah, yang mungkin mereka mau dibangunkan yang vertikal," tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, akan memberikan tenggat selama satu minggu kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kembali saran pemerintah untuk membangun tempat tinggal secara vertikal.

"Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir," kata menteri yang akrab disapa Ara inj.

Menteri Ara juga meminta masyarakat berpikir secara bijak karena program rumah layak huni belum tentu datang dua kali. Apalagi, anggaran dari program tersebut didanai langsung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

"Ini, bantuan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan non-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), [tapi] dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis, mau renovasi mau bangun, gratis semuanya," terangnya.

Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, Menteri Maruarar juga memastikan, warga dapat tinggal di perumahan sewa secara gratis.

"Tadi sudah sepakat bahwa selama pengerjaan perbaikan, Bapak/Ibu akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. Silakan Bapak/Ibu mempertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” ungkap tuturnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang turut mendampingi Menteri PKP RI Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian meninjau langsung tempat tinggal warga yang akan diperbaiki tersebut, mengapresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Menurutnya, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dapat memicu yayasan lain agar ikut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

“Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan mendapatkan hunian yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga berharap, koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri PKP dan Pak Mendagri, Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, warga menyampaikan terima kasih,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, LMK, RW, dan RT.

Jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PKP RI juga terus membuka dialog bersama warga agar perumahan yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Penyediaan hunian layak merupakan program yang diprioritaskan dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar layak perumahan dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).[zul]