Website Tidak Aktif Dikelola Lebih Baik Tutup Saja! Rawan Diambil Alih Para Judol

FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menutup situs web serta akun media sosial milik instansi pemerintah yang sudah tidak lagi dikelola.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya memperkuat keamanan siber sekaligus mencegah penyalahgunaan aset digital negara, termasuk untuk promosi judi online.

Dalam keterangan resminya, Rizal menyatakan langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga keamanan data publik dan mempercepat transformasi digital yang aman serta berintegritas.

"Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam melindungi aset digital negara, dan data publik dari ancaman kejahatan siber. Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas," kata Rizal, dalam keterangan persnya dikutip redaksi dari RM.ID pada 28/6/2026.

Menurutnya, keputusan itu juga menjadi tindakan nyata dalam memberantas praktik judi online.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya di Panitia Kerja (Panja) Judi Online menemukan sejumlah situs pemerintah yang tidak aktif dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyisipkan konten maupun iklan perjudian.

Rizal menilai kebijakan Komdigi sudah tepat dan patut mendapat dukungan dari seluruh lembaga pemerintah.

Rizal juga meminta Komdigi melakukan pemetaan terhadap jumlah situs pemerintah yang sudah tidak aktif beserta penyebabnya, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, hingga lemahnya pengelolaan teknis.

Apabila kendalanya berasal dari minimnya anggaran, ia menyarankan adanya alokasi dana khusus untuk pemeliharaan website serta peningkatan sistem keamanan siber.

Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi maupun pelaku industri dinilai penting dilakukan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan banyak situs dan akun media sosial pemerintah menjadi sasaran serangan siber karena tidak dikelola secara aktif.

Kondisi tersebut membuat berbagai platform digital pemerintah rentan disusupi konten ilegal, termasuk iklan judi online.

Meutya pun meminta seluruh instansi memastikan setiap akun digital tetap aktif dikelola. Menurutnya, akun yang sudah tidak digunakan sebaiknya segera ditutup agar tidak menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.[dit]