WtE LOGIKA TERBALIK SOLUSI SAMPAH BERBIAYA 59 TRILIUN

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Persoalan sampah menjadi isu nasional setelah mendapatkan sorotan serius dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai solusinya, pemerintah mendorong pembangungan 34 proyek "Waste to Energy" untuk mengubah sampah menjadi energi di 34 kota. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan sekitar USD 3,5 miliar atau senilai hampir Rp 59 triliun.

Ketika TPA (Tempat Pembuangan Akhir) penuh, terbakar, atau ditolak warga, satu mantra langsung muncul. Waste-to-Energy (WtE). WtE dipresentasikan sebagai teknologi canggih yang akan "menyulap" sampah menjadi listrik, seolah-olah masalah berlapis bisa diselesaikan dengan proyek mahal. Padahal, di Indonesia, WtE lebih berfungsi sebagai penutup kegagalan sistem, bukan jawaban atas krisis persampahan.

Di negara yang sering dijadikan rujukan seperti Jepang, WtE bukan titik awal, melainkan titik akhir. Sampah dipilah ketat sejak di rumah, organik diproses terpisah, daur ulang dimaksimalkan, dan hanya residu yang masuk insinerator. Di Indonesia, urutannya dibalik. Sampah masih campur, basah, dan tak terkontrol. Lalu WtE dihadirkan sebagai penyelamat. Itu bukan strategi, itu perjudian mahal.

Masalah pertama adalah bahan bakunya. Lebih dari separuh sampah Indonesia bersifat organik dan basah. Nilai kalor rendah. Untuk bisa dibakar efisien, sampah harus dikeringkan atau dicampur bahan bakar tambahan. Artinya, biaya naik dan emisi bertambah. Teknologi yang diklaim ramah lingkungan justru dipaksa bekerja di kondisi paling tidak ideal.

Masalah kedua adalah biaya dan jebakan kontrak. WtE membutuhkan investasi ratusan juta dolar, kontrak jangka panjang, dan pasokan sampah yang stabil. Di titik ini ironi muncul. Ketika sebuah kota serius ingin mengurangi sampah, fasilitas WtE justru terancam rugi karena "kekurangan bahan bakar". Negara akhirnya terikat pada logika yang absurd. Demi menyelamatkan pembangkit, sampah harus terus dipertahankan. Krisis lingkungan berubah menjadi kewajiban produksi.

Masalah ketiga adalah politik dan kepercayaan publik. Insinerator di banyak negara memicu penolakan warga karena kekhawatiran emisi berbahaya. Di Indonesia, di mana transparansi data dan pengawasan lingkungan masih lemah, risiko konflik jauh lebih besar. Tanpa kepercayaan, WtE bukan hanya proyek teknis, tetapi bom sosial.

Yang sering luput dibahas, WtE adalah teknologi mahal yang tidak memperbaiki hulu. Ia tidak memaksa pemilahan, tidak mengurangi kemasan berlebihan, dan tidak menagih tanggung jawab produsen. Ia hanya menghabiskan apa yang gagal dicegah. Ketika WtE dijadikan solusi utama, pesan kebijakannya jelas. Silakan terus produksi sampah, negara akan membakarnya.

Padahal, ada jalan yang lebih masuk akal dan jauh lebih murah. Komposting kota untuk sampah organik, fasilitas pemilahan (MRF) untuk material bernilai, RDF untuk industri semen, dan pembatasan ketat kemasan sekali pakai. WtE baru masuk sebagai opsi terakhir untuk residu yang benar-benar tak bisa diolah. Itu pun skala terbatas, dengan pengawasan emisi ketat dan keterbukaan data.

Indonesia tidak kekurangan teknologi. *
Indonesia kekurangan keberanian untuk mengatakan bahwa solusi mahal tidak selalu solusi benar. Selama WtE dipakai sebagai jalan pintas untuk menghindari kebijakan tidak populer seperti denda pilah, biaya buang berbasis volume, dan tekanan ke produsen, maka WtE hanya akan menjadi monumen mahal dari ketakutan politik.

Membakar sampah memang bisa menghasilkan listrik. Tetapi membakar tahapan kebijakan hanya akan menghasilkan krisis yang sama, dengan harga jauh lebih tinggi.[dit]