Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Inklusif, Pemda Diajak Terapkan Program Review yang Diadopsi dari Jepang

Penandatanganan MoU telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Command Center BSKDN Kemendagri. Adapun kerja sama tersebut menghasilkan pelaksanaan Program Review yang menjadi pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

"Kami telah menyaksikan sendiri bagaimana Program Review dijalankan di Toyama Jepang, telah mengevaluasi 6.000-an program pemerintah, yang pelaksanaannya mungkin saja dapat kita adopsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat," ungkap Yusharto.

Dalam Program Review, berbagai kelompok masyarakat dilibatkan mulai dari pelajar hingga lansia untuk memberikan pandangan dan rekomendasi terkait program yang dijalankan.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Review juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Kami mengamati yang terjadi di Program Review ini perwakalian masyarakat dari berbagai segmen ada kelompok remaja sekolah yang masih SMA, ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, secara bebas memberikan pandangan mereka terhadap program-program yang sedang berlangsung di pemerintah daerah," ujarnya.

Selain mendorong pelaksanaan Program Review, Yusharto juga mengimbau daerah membangun kolaborasi di berbagai sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, murah, dan mudah diakses.

Dirinya menegaskan, kolaborasi dapat membuka peluang bagi daerah untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, baik di dalam negeri maupun internasional.

"Kolaborasi lintas sektoral dan lintas daerah bisa menjadi strategi efektif bagi pemerintah daerah untuk mempelajari dan menerapkan inovasi pelayanan publik yang telah terbukti berhasil," pungkasnya.[zul]